TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: DPRD Kabupaten Tasikmalaya didatangi ratusan petani dari Desa Padawaras, Kertasari dan Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Selasa (11/1/2022).
Mereka datang dan menuntut keadilan dari pemerintah, atas penderitaan panjang yang dirasakan para petani Cipatujah akibat tidak adanya aliran air dari saluran irigasi yang berpusat di Bendungan Padawaras.
Debit air yang besar di bendungan Padawaras ini, faktanya sejak tahun 2003 tidak memberi manfaat terhadap masyarakat petani di 6 desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Cipatujah.
BACA JUGA: Bupati Tasikmalaya Targetkan Vaksinasi Anak Selesai Bulan ini
Karut marut pengelolaan dan perawatan saluran irigasi oleh pihak UPTD Dinas Pendayagunaan Sumber Daya Air (PSDA) Ciwulan-Cilaki, diduga kuat sebagai penyebab rusaknya saluran air untuk mengairi ratusan hektar lahan sawah.
Selain itu, kepengurusan UPTD PSDA yang tidak mewakili warga Cipatujah, diduga sebagai penyebab tidak adanya perhatian atas penderitaan para petani di Ciapatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
“Kami bersama para petani dari tiga desa sengaja mendatangi langsung wakil rakyat untuk mengadukan nasib kami sekaligus meminta keadilan dari pemerintah yang memiliki misi mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis,” kata Kepala Desa Padawaras, Yayan Siswandi.
Dia menegaskan, sekalipun namanya irigasi Padawaras, namun sama sekali tidak memberi manfaat untuk para petani melakukan aktivitas pertanian apalagi mensejahterakan petani khususnya di Desa Padawaras.
“Kami berulang kali meminta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar permasalahan irigasi Padawaras diselesaikan tetapi hingga kini tidak terbukti. Kami miris dengan debit air yang besar di hulu tetapi hanya bisa dimanfaatkan oleh dua desa dari delapan desa yang ada. Sungguh ironis, petani dibiarkan menjerit, menangis selama bertahun-tahun,” ujar Yayan.
Menurut Yayan, selain karena tidak adanya upaya pengelolaan dan perawatan yang baik terhadap saluran irigasi oleh petugas air, persolan lainnya adalah karena tidak ada petugas pengelola air yang memahami wilayah Cipatujah.
“Kami menemukan banyak kebocoran dan ada tanggul-tanggul besar serta banyaknya pohon dan tanaman yang menyumbat air mengalir ke hilir. Sscara swadaya kami bersama warga turun memperbaiki tetapi tetap tidak maksimal,” ucapnya.
Yayan mengaku, pemerintah getol meningkatkan program swasembada pangan salah satunya melalui pembukaan sawah baru hingga ratusan hektare di Cipatujah.
“Tetapi kini sawah-sawah itu hanya jadi lapangan tandus yang ditumbuhi ilalang. Bagaimana bisa dijadikan sumber kesajahteraan petani jika untuk bertani saja pun tidak bisa karena tidak ada air. Selain mengandalkan hujan. Padahal lahan pertanian itu berada di bawah saluran irigasi,” kata dia.
Senada dengannya, Kepala Desa Kertasari, Taufik minta petugas pengelola air turun ke lapangan dan mengetahui kondisi serta sleuruh permasalahan yang terjadi di masyarakat petani sejak bertahun tahun.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Kaget Jadi Cawapres 2024 Terbaik Setelah Sandiaga Uno
“Kami tidak ingin permasalahan ini terus berkepanjangan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal. Maka kami meminta para petugas yang selama ini tidak kami kenal bahkan memperlihatkan wajahnya, turun ke lapangan dan mendengar jeritan para petani,” kata Taufik.
Atas pengaduan warga, dalam audiensi yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, Camat Cipatujah serta petugas dari UPTD PSDA Ciwulan-Cilaki, akhirnya gabungan Komisi II dan III sepakat membuat nota bersama untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas PSDA Jawa Barat.
(Farhan/Anthika Asmara)
