BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sistem Pemilu di Indonesia, terlebih pada Pemilihan Presiden ada aturan presidential trheshold. Presidential Trheshold atau ambang batas mengatur syarat partai atau koalisi partai memiliki kursi 20 persen di parlemen atau suara sah 25 persen secara nasional untuk mengusung Capres Cawapres.
Guru Besar Unpad Prof Muradi mengatakan, dalam tradisi politik, idealnya semua boleh berkontestasi, namun harus ada garansi politik yang menjadi jaminan.
“Sebenarnya ini rumit, terlebuh proses politiknya bersamaaan. Jadi memang harus ada garansi. Ini menjadi penting untuk kita semua. Problemnya kita tidak dalam ideologi politik yang clear. 0 persen mungkin saja, namun harus ada basis ideologi politik di masing-masing parpol,” kata Muradi dalam diskusi Outlook Pokitik 2022 di Bandung, Senin (27/12/2022).
Dia mencontohkan PDIP dan PKS akan seperti minyak dan air, karena kedua parpol memiliki ideologi politik yang berbeda. Akan berbeda jika PKB dengan PKS yang memiliki ideologi tidak terlalu jauh.
“Kalaupun memungkinkan 0 persen, itu sebuah keniscayaan. Banyak orang merasa bahwa garansi partai tidak penting. Begitu Pak Jokowi menang, partai ikut pola-pola koalisi. Kalau tidak ada ambang batas akan sepeti layangan. Padahal butuh guidance,” kata dia.
BACA JUGA: Presiden Afghanistan Menyatakan Taliban Telah Menang
Demokrasi ‘dikangkangi oligarki secara teoritis setuju, namun secara ideologis tidak bisa. Namun di sini siapa yang bisa menjamin?.
“Garut pernah dipimpin independen, tapi garansi dia tidak sampai. Intinya memaksakan 0 persen selama ada identitas politik, nggak ada masalah. Tapi tidaj ada yang menjamin,” kata dia.
(LIN)
