JAKARTA,FOKUSJabar.id: Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 trilyun.
Jika dibandingkan dengan posisi September 2020, utang pemerintah ini meningkat tajam yakni Rp 809,57 trilyun. Di mana pada tahun lalu di periode yang sama utang berada di level Rp 5.877,71 trilyun dengan rasio 37,84% terhadap PDB.
Namun, Kementerian Keuangan memastikan komposisi utang masih aman dan tetap terjaga.
BACA JUGA: Bareng Kemenko Perekonomian, bjb Akselerasi Keuangan Inklusi di Pesantren
“Pembiayaan dikelola secara prudent dengan memperhitungkan kemampuan bayar pemerintah untuk mendukung kejadian extraordinary akibat Covid-19,” tulis Kemenkeu dalam Laporannya yang dikutip, Selasa (30/11/2021).
Dilihat dari kepemilikannya, utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi 87,91% dan pinjaman 12,09%.
Melansir CNBC, utang yang berasal dari SBN tercatat sebesar Rp 5.878,69 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp 4.611,66 triliun dan SBN valas Rp 1.267,03 trilyun. Keduanya terbagi dari SBN umum dan SBN syariah.
Kemudian utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri tercatat Rp 808,59 trilyun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 12,41 trilyun dan luar negeri Rp 796,18 trilyun.
Utang pinjaman luar negeri ini berasal dari pinjaman bilateral Rp 301 trilyun, multilateral Rp 454,09 trilyun dan pinjaman dari commercial banks Rp 41,08 trilyun.
BACA JUGA: Pemerintah Tawarkan Surat Utang Negara, Tertarik Beli?
(Agung)
