spot_img
Rabu 24 Juli 2024
spot_img
More

    Hengky Kurniawan Kembali Lantik 22 Pejabat, DPRD KBB Layangkan Kritik!

    BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.id: Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) dibawah kepempimpinan Hengky Kurniawan kembali melakukan rotasi dan mutasi hingga pelantikan sebanyak 22 pejabat pada Jumat (6/8/2021).

    Padahal, pada 7 Juli lalu juga sebanyak 160 pejabat dirotasi dan mutasi. Artinya hanya dalam waktu sebulan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan telah merotasi dan melantik sebanyak 182 pejabat.

    Langkah Hengky Kurniawan itu pun menuai kritik dari DPRD KBB.

    Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya mengatakan, banyak hal penting bisa dilakukan di masa pandemi ini dibandingkan melakukan kembali pelantikan pejabat.

    BACA JUGA: Soal PPKM, Pemkot Bandung Tunggu Keputusan Pusat

    “Sebenarnya masih banyak persoalan penting ketimbang melakukan lagi pelantikan pejabat. Sense of crisisnya mohon ditunjukan apalagi di masa pandemi Covid-19 dengan pola pembatasan PPKM,” kata Wendi Sukmawijaya, Senin (9/8/2021).

    Dia juga menyebut Hengky belum bisa menunjukkan surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat yang mendasari pelantikan 160 pejabat pada 7 Juli lalu.

    “Kita serahkan saja kepada seluruh anggota DPRD KBB, disaat hiruk pikuk 160 rotasi/mutasi jabatan waktu itu ini malah santai melakukan pelantikan kembali. Karena sampai sekarang juga yang pelantikan pertama kita belum menerima surat dari Kemendagri, padahal itu kan pasti ada salinannya,” kata Wendi, seperti dilansir Detik.

    Wendi mengatakan, DPRD KBB melalui Badan Musyawarah (Bamus) membahas wacana interpelasi terhadap Hengky.

    Bamus tersebut untuk memastikan dan mengetahui fraksi yang telah setuju untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Hengky.

    “Sampai sekarang ada empat fraksi terdiri dari 17 anggota yang telah setuju (interpelasi). Tapi itu nanti updatenya akan kita lihat saat Bamus nanti. Kalau untuk paripurnanya memang rencana awal hari ini juga. Tapi karena masih PPKM maka kita akan usulkan untuk digeser. Karena Paripurna ini tidak bisa dilakukan secara online, tapi harus offline. Mekanisme voting lewat online belum terbiasa kita lakukan karena ini sifatnya terbuka dan diketahui semua orang,” kata dia.

    (Agung)

     

     

    Berita Terbaru

    spot_img