BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemulihan ekonomi dan pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jawa Barat, selain memastikan jaringan pengaman sosial serta memastikan stok pangan di daerah.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Jabar Brigjen (purn) TNI Taufik Hidayat saat memberikan sambutan pada Musrembang Jabar tahun 2022 di Trans Hotel, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).
Di sisi lain, kata dia, masalah pokok pembangunan di Jabar masih dihadapkan pada sejulah persoalan di antaranya tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran, masalah sosial, keamanan, dan masih rendahnya kualitas SDM.
BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi, Pemkot Bandung Berkolaborasi Dengan BUMN
Selain itu, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik pun masih menjadi kendala yang harus dihadapi.
“Persoalan tersebut kemungkinan masih akan meningkat, menyusul pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Jadi kita harus benar-benar bisa mengantisipasi beragam kemungkinan,”kata Taufik.
Taufik mengatakan bahwa ada tujuh prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang juga menjadi acuan Pemprov Jabar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Prioritas tersebut sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, umkm, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.
“Disinilah pentingnya sinergi rencana pembangunan antara level pemerintahan dan perangkat daerahnya serta pentingnya pendekatan kewilayahan guna mencapai target pemulihan ekonomi pada 2022,” kata dia.
Dia berharap daerah di Jabar bisa mengkaji potensi masing-masing wilayah yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi guna meningkatkan daya saing, daya beli serta produktivitas di masa-masa pandemi yang tentunya membutuhkan kreativitas penyelenggara pemerintahan.
Pihaknya berkomitmen mendorong setiap kebijakan pembangunan yang akan diambil. Terlebih kebijakan itu didasarkan pada proses yang mengedepankan dialog serta sinergitas di antara pelaku pembangunan.
(LIN)
