BANJAR,FOKUSJabar.id: Peresmian UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari secara virtual oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Selasa (23/2/2021), menyisakan persoalan. Pasalnya, pada kegiatan tersebut, pihak RS Asih Husada tidak memperbolehkan perwakilan warga di lingkungan sekitar untuk hadir.
Sekretaris LPM Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Anggi D. Sihombing menyayangkan ketidaktelitian pihak RSUD dalam membuat surat. Perihal dalam surat tersebut, kata ia, tidak sesuai dengan substansi isi dalam isi surat.
“Ketidak hati-hatian itu bisa menimbulkan asumsi yang negatif. Perihalnya itu permohonan izin, akan tetapi isinya tidak dapat menghadirkan atau mengundang RT dan RW,” kata Acep, Rabu (24/2/2021).
BACA JUGA: Pansus IX Apresiasi Capaian UPTD PPSBR Dinsos Jabar
Dengan melihat surat tersebut, Acep menganggap ada kesan RT dan RW tidak diakui. Seharusnya, jika memang tidak dapat mengundang RT dan RW, dalam perihal surat dituliskan permohonan maaf bukan permohonan izin.
“Bagi saya tidak pas jika tidak mengundang RT dan RW. Karena bagi saya RT dan RW dilingkungan sekitar RS itu adalah pemimpin wilayah dimana RS itu berdiri,” Acep menegaskan.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Direktur UPTD RSUD Asih Husada Wiwik Nursanti mengatakan, tidak dilibatkannya perwakilan RT/RW setempat pada kegiatan peresmian karena adanya PPKM skala mikro sekaligus menjaga ptotokol kesehatan (prokes).
“Maaf, tidak ada niatan kami berbuat demikian. Kami akan menindaklanjuti dan akan mencari data dulu sekaligus mengonfirmasi,” kata Wiwik.
(Agus/Ageng)
