BEKASI,FOKUSJabar.id: Perpustakaan Nasional menyerahkan bantuan buku dalam mendukung perencanaan pembangunan desa berbasis data, dalam acara “Penyerahan Data Desa Presisi” di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (22/01/21).
Penyerahan bantuan ini diserahkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ke Sekretaris Desa Pantai Bakti, Minan Usnandar, bantuan tersebut berupa buku komunitas sebagai “literasi dari desa” berbasis data desa presisi sejumlah 1.000 eksemplar.
Membangun data desa presisi dapat memberikan gambaran kondisi aktual desa yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi karena divalidasi langsung oleh masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Deni Kurniadi, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Adin Bondar, Pemerintah Desa Pantaibakti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman, Kepala LPPM IPB Eman Rustiadi, Ketua Tim Data Presisi Dr. Sofyan Sjaf, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakapolres Metro Bekasi, Rickson PM. Situmorang, Kadinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin dan Danramil Muaragembong.
Menteri Sosial Tri Rismaharini biasa dipanggil Risma menyampaikan, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga Negara sampai tingkat pemerintah daerah,” kata Risma dalam sambutannya.
BACA JUGA: Pentingnya Literasi Untuk Berkompetisi Global
Ia melanjutkan, pendataan harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa.
“Yang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bias dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,” lanjutnya.
Rektor Institut Pertanian Bogor Prof. Arifsatria dalam kesempatan yang sama menyerahkan Data Monografi Desa Pantai Bakti kepada Kepala Desa Pantai Bakti, Manan. Selanjutnya penyerahan Data Desa Presisi dari Kepala Desa Pantai Bakti Manan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini.
BACA JUGA: Berbasis Inklusi Sosial, Konsep Perpustakaan Nasional Jawaban Pandemi Covid-19
Rektor IPB Prof. Arif Satria menegaskan, di era revolusi industri 4.0, data menjadi kedaulatan bangsa. Jika seluruh desa bergerak untuk menciptakan data yang presisi, maka ke depan tak bisa dipungkiri Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.
Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr. Sofyan Sjaf, menilai konsep data presisi dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Apalagi, pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan melalui kolaborasi antara IPB dengan Pemerintahan Desa Pantaibakti, serta keterlibatan masyarakat dan perangkat desa.
“Keterlibatan masyarakat sebagai objek data adalah keniscayaan di masa depan. Data desa presisi ini merupakan inovasi yang akan mengakhiri polemik data” ungkap Dr. Sofyan Sjaf.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman mengungkapkan, data presisi yang dihasilkan Universitas IPB, sangat diperlukan bagi pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. Sebab inti dari pembangunan adalah data. Dengan data yang lengkap dan akurat, maka pilihan tindak lanjut akan tepat.
“Saya melihat mahasiswa IPB banyak berkiprah dan sangat peduli terhadap pembangunan. Inovasi ini akan kita fasilitasi. Kita kolaborasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah Pemkab ciptakan untuk saling mengisi,” kata Soleman.
(Elfa/Erwin)
