JAKARTA,FOKUSJabar.id: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri harus mendengar masukan dari masyarakat, termasuk dalam mengungkap kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Chandra.
Kasus ini melibatkan dua jenderal di Bareskrim sekaligus. Demikian disampaikan Listyo terkait kasus buron cessie (hak tagih) Bank Bali itu.
Alumni Akademi Kepolisian 1991 itu pun serius menanggapi kasus Djoko Chandra (Skandal gratifikasi) itu.
Hal itu juga, kata dia, untuk menunjukkan ke publik bahwa marwah hukum masih ada dan harus ditegakkan di Indonesia. Dalam penegakan hukum, katanya, Polri harus peka dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
“Ini juga menjadi hal penting, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terkoyak,” kata Listyo.
Menurut dia, penegakan hukum terkadang dirasakan kurang adil dan masih banyak hal yang harus diperbaiki.
Marwah institusi harus terus diperbaiki dan dijaga. Polri juga, kata dia, harus mampu mengawal dan selalu berada di depan dalam menyuksekan program-program pemerintah.
BACA JUGA: Kabareskrim Bersihkan Oknum Polisi Dapat Dukungan Aktivis
“Apalagi dalam situasi saat ini pemerintah sedang bekerja keras menangani dampak covid dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak yang harus dikerjakan dan itu semua butuh dukungan dan kepercayaan publik,” kata Listyo.
Listyo mengatakan, saat ini Polri harus benar-benar menginternalisasi dan mengejawantahkan nilai-nilai Tri Brata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Karena masyarakat saat ini sudah sangat kritis.
“Polri sendiri sudah menjadi lembaga publik yang sangat terbuka. Gampang dilihat orang, oleh karena itu, transparansi dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas menjadi penting untuk menjaga kepecayaan publik,” kata dia.
Saat ini, kata dia, semua sudah serba-terbuka. Informasi apapun akan cepat sampai ke masyarakat dan itu tidak bisa dihindari.
“Kalau Polri tidak sungguh-sungguh, maka masyarakat akan mudah menilai,” kata Listyo.
Karenanya, Polri harus mau menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelayan masyarakat. Dengan begitu, Polri akan mudah menyerap masukan-masukan dari masyarakat, sehingga bisa mengetahui apa yg diharapkan masyarakat dari Polri.
Lebih lanjut Listyo mengatakan bahwa Polri harus terus membangun komunikasi dengan eksternal secara baik dan terorganisir. Saat dirinya masih sebagai Kapolda Banten 2016 silam, dia mengaku selalu membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Bahkan hampir setiap hari dirinya membuka ruang komunikasi dan silaturahmi baik di kantor, maupun di rumah dinas, tak jarang dirinya langsung berkunjung ke masyarakat. Apalagi, Banten kota 1000 pesantren sejuta santri.
“Silaturahmi itu perlu terus dibangun, terlebih dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat adat, tokoh muda dan stakeholder lainnya,” kata dia.
Begitupun saat dirinya menjabat sebagai Kapolres Pati dan Surakarta. Hubungan dan soliditas antar instansi pemerintah, baik TNI,Pemda, intstansi APH dan stakeholder lainnya harus terbangun dan akan semakin solid memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Listyo sangat bersyukur, selama menjadi Kapolda Banten, senantiasa diberi kemudahan dalam mengambil keputusan.
“Saat mengambil keputusan, kadang kita perlu memahami kearifan lokal, sehingga kita memahami apa yang dirasakan dan diharapkan masyarakat dari Polri,” kata Listyo.
(LIN)
