spot_img
Jumat 26 April 2024
spot_img
More

    Kemensos Pantau Penyaluran Bansos di Kota Tasikmalaya

    TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) lakukan monitoring ke wilayah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk memastikan kesiapan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19, Rabu (17/6/2020).

    Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Asep Sasa Purnama mendatangi Kantor Pos di Jalan Raya Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Dirjen pun melakukan pertemuan dengan Pimpinan Kantor Pos setempat, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya dan pimpinan Bank BNI Cabang Tasikmalaya.

    Asep Sasa mengatakan, sejak wabah pandemi Covid-19 terjadi, pemerintah menyalurkan bansos tunai untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak.

    “Kita datang kesini untuk mengetahui secara langsung, sejauh mana penyaluran bansos ini di Kota Tasikmalaya. Saya bertemu dan berkoordinasi dengan pihak kantor Pos setempat sebagai penyalur dan Dinso Kota Tasikmalaya sebagai pemberi data,” ujar Asep Sasa, Rabu (17/6/2020).

    BACA JUGA: Korupsi Dana Bansos, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Didakwa 20 Tahun Penjara

    Asep Sasa menuturkan, bansos tunai di Indonesia diberikan bagi warga terdampak Covid-19 yang mencapai 9 juta orang ini. Untuk itu, penyalurannya harus dikawal agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

    “Saya ingin bansos ini tepat sasaran sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi warga terdampak Covid-19. Ini merupakan bantuan pangan, jadi harus segera disalurkan. Untuk nominalnya, Rp600 ribu per kepala keluarga,” tuturnya.

    Asep Sasa mengaku, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah baru dengan munculnya orang miskin baru. Hal sebagai akibat aktivitas ekonomi yang terhenti serta pekerja yang di-PHK dan atau dirumahkan.

    “Berbagai program bantuan yang dilaksanakan Kemensos terus dioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan. Kita ingin ada kolaborasi dan gotong royong dengan berbagai kementerian, pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Harus ada program yang lebih masif dalam penanganan kemiskinan,” pungkasnya.

    (Seda/ars)

    Berita Terbaru

    spot_img