BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menjelang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemprov Jabar memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Kepgub No 443/Kep.287-Hukham/2020.
Perpanjangan PSBB itu di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (Bodebek) sampai dengan 2 Juli 2020. Sementara itu, wilayah di luar Bodebek, PSBB diperpanjang hingga 12 Juni 2020.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS Haru Suandharu memberikan tujuh catatan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yakni meminta gubernur dan jajarannya menjelaskan perbendaan masa perpanjangan PSBB di Bodebek dan luar Bodebek dengan cermat dan jujur.
“Gubernur Jabar harus segera mengambil kebijakan yang tidak membingungkan publik. Kemudian harus menjelaskan kebijakan AKB, khususnya bagi kabupaten/kota level biru,” kata Ketua DPW PKS Jabar Haru di Banduing, Sabtu (6/6/2020).
Terlebih, kata dia, tidak satupun wilayah di Jabar yang masuh daftar 102 kabupaten/kota yang diizinkan melaksanakan kegiatan produktif. Alasan diskresi yang disampaikan Dinkes Jabar bisa berakibat buruk dan bisa dianggap tidak patuh, tidak sinergis dengan pusat bahkan dinilai mempertaruhkan nyawa masyarakatnya.
Catatan lainnya, sebaiknya Gubernur Jabar beserta jajarannya melakukan uji publik melalui ahli yang kompeten. Tidak melulu yang selama ini menjadi konsultan Pemprov Jabar. Sehingga kajian dan kebijakannya nanti benar-benar valid dan teruji.
BACA JUGA: Bantuan Covid-19 DPW PKS Lebih Dari Rp 20 M
Kemudian PKS meminta Gubernur Jabar harus mengutamakan kesehatan dalam penangan Covid-19.
Pihaknya menyadari dampak ekonomi, sosial dan keamanan akibat wabah ini. Tetapi jangan pula alasan tersebut menjadi pertimbangan utama, sehingga PSBB menjadi longgar, apalagi saat AKB nanti.
Catatan kelima, Gubernur Jabar harus memastikan PSBB dilakukan konsisten dan tegas. Jangan sampai wacana AKB membuat warga menjadi lengah dan lalai atas protokol Covid-19.
“Di sini aparat TNI-Polri dilibatkan untuk pengawasan persuasif dan humanis. Begitupun dengan pemerintahan kabupaten/kota di Jabar untuk tegas selama PSBB masih diterapkan,” kata Haru.
Sarana kesehatan pun harus dipastikan tersedia dan memadai, begitupun dengan bansos bagi warga miskin dan terdampak harus segera disalurkan.
Gubernur Jabar pun harus menaruh perhatian atas dampak Covid-19 terhadap anak-anak. Terlebih data Pikobar menunjukkan angka anak-anak (rentang usia 0-19 tahun), positif sebanyak 75 orang, PDP 1.901, ODP 7.872, sembuh 28, dan meninggal satu orang.
“Angka ini memprihatinkan. Ironisnya, pengecekan terhadap dewasa masih rendah apalagi terhadap anak-anak. Karena itu, Gubernur Jabar harus membuat langkah-langkah pencegahan penularan terhadap anak. Baik di tatanan keluarga, maupun sekolah,” kata dia.
Catatan terakhir, Fraksi PKS menyadari AKB adalah sebuah keniscayaan dan kemestian. Namun, kesehatan harus diutamakan. Karena itu, Gubernur Jabar perlu hati-hati dan cermat terhadap setiap kebijakan yang diambil.
“Tidak perlu terburu-buru dan selalu mmenggunakan data terbaru serta analisis yang tepat. Pengalaman New Normal seperti di Perancis dan Jepang yang ternyata malah menaikkan jumlah kasus positif menjadi pembelajaran. Pengalaman yang sukses-pun misalnya Vietnam harus jadi pembelajaran juga,” kata dia.
(LIN)
