TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Terkait besaran anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mendapat sorotan dari wakil rakyat.
Salah satunya, Anggota DPRD Tasikmalaya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dia menganggap, anggaran yang hampir mencapai Rp300 milyar tersebut tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.
“Saya soroti dan pertanyakan anggaran APBD Rp300 milyar yang digunakan Gugus Tugas Covid-19 Kota Tasikmalaya. Dipakai apa dan kemana saja. Ini perlu dipertanyakan karena terindikasi ada penyimpangan,” kata Rachmat Soegandar di Sekretariat Taruna Merah Putih (TMP) Kota Tasikmalaya.
BACA JUGA : DPRD Kota Tasikmalaya Ajak Masyarakat Awasi Anggaran Covid-19
Tegas dia, penggunaan anggaran penanganan Covid-19 harus diketahui masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat dan dari pihak rumah sakit yang masih kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis yang menangani langsung penderita Covid-19,” ungkapnya.
Rachmat menyesalkan jika anggaran sebesar itu hanya habis dipakai untuk biaya operasional, makan dan minum atau lainnya yang tidak masuk prioritas.
“Yang terpenting saat ini harus diprioritaskan ke hal-hal yang wajib. Semisal alat-alat kesehatan dan APD. Saya dengar daerah tetangga sudah punya laboratorium Covid-19, sementara Kota Tasikmalaya yang lebih besar anggarannya tidak mampu,” ujarnya.
Pihaknya mendorong Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya lebih fokus dalam penggunaan anggaran ke hal-hal yang sifatnya lebih urgent (APD) yang masih kekurangan.
Tak hanya itu, Dia juga mengkritisi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap tidak efektif dan hanya menghambur-hamburkan anggaran penanganan Covid-19.
“Kalau dikaitkan dengan besaran anggarannya, untuk begini-beginian tuh portal-portal itu berapa, tenda dan lainnya. Padahal yang penting itu APD untuk para tenaga medis dan laboratorium,” pungkasnya.
(Seda/Bam’s)