JAKARTA,FOKUSJabar.id: Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina mengomentari munculnya tagar Indonesia terserah.
Menurut dia, tagar tersebut sebagai protes halus yang disampaikan para tenaga medis kepada pemerintah atas ketidaktegasan dalam penanganan penyebaran Covid-19.
“Saat ini tenaga medis benar-benar menjadi pihak yang paling bingung. Mereka masih harus berjibaku dengan pasien Covid, berusaha menyembuhkan yang positif dan mengurangi jumlah korban terpapar, tapi kebijakan pelonggaran PSBB justru membuat kegelisahan baru akan kemungkinan bertambahnya pasien,” kata Jovan melalui cuitan twitter @jovanamel, Rabu (20/5/2020).
BACA JUGA: Tagar ‘Indonesia Terserah’ Disoroti Media Asing
Wasekjen Demokrat itu berharap seorang perawat di Surabaya Ari Puspita menjadi kasus terakhir meninggalnya tenaga medis akibat terpapar Covid-19. Sebelumnya, telah berguguran para tenaga medis dalam perjuangan melawan Covid-19 karena mereka sendiri terkena virus dari pasien yang ditanganinya.
“Untuk itu saya minta pemerintah memperhatikan mereka dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus tegas, tidak plin-plan dalam penanganan ini sehingga tidak jatuh korban lagi,” kata dia.
Kaitannya dengan rencana pelonggaran PSBB, Jovan khawatir hal itu akan membuat situasi memburuk, orang terinfeksi semakin banyak, masa darurat semakin lama, dan mungkin korban meninggal terus bertambah.
“Saya melihat pertimbangan ekonomi yang menjadi alasan pemerintah melonggarkan PSBB. Selama PSBB saja korban terus berjatuhan, apalagi dilongarkan. Khawatirnya nanti semakin lama waktu kita untuk recovery,” kata Jovan.
Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi sekarang ini sangat sulit. PHK terjadi di mana-mana, muncul orang miskin baru, perusahaan pun banyak yang tutup. Menurut dia, bila dilonggarkan sekarang berarti pengorbanan mereka selama diam di rumah dua bulan menjadi sia-sia.
“Risikonya sangat besar bila dilonggarkan. Pemerintah harus melihat itu. Mereka yang sudah diam di rumah selama dua bulan, menjadi korban PHK, serta kini menderita kesulitan ekonomi bisa disebut menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak jelas itu. Korban masih berjatuhan kok malah PSBB dilonggarkan,” kata dia.
(LIN)