BANJAR,FOKUSJabar.id: Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap pertama Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar untuk warga terdampak Covid-19 memicu gejolak di masyarakat.
Masyarakat menilai bahwa bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu tidak memprioritaskan warga yang lebih membutuhkan.
Imam warga Karangpanimbal mengatakan bahwa dirinya sangat menunggu dan butuh bantuan itu (JPS), terlebih pekerjaannya saat ini semakin sulit diandalkan setelah kondisi ini (covid-19).
“Saya justru bingung, kenapa malah warga yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri yang mendapat bantuan. Seorang pedagang yang kesulitan memenuhi kebutuhan seperti saya belum dapat JPS,” kata Imam di halaman Kelurahan Karangpanimbal, Sabtu (9/5/2020).
BACA JUGA: Pemkot Banjar Distribusikan JPS Tahap Pertama
Sementara itu, Kasi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos Kota Banjar Leni mengatakan, data bantuan JPS tersebut diusulkan oleh desa/kelurahan. Pihaknya memberikan bantuan tersebut mengacu pada data dari desa/kelurahan.
“Data itu kami pilah dan prioritaskan berdasarkan data desa/kelurahan. Bagi mereka yang termasuk menengah miskin diusulkan ke provinsi dan kemensos,” kata Leni.
Data yang diusulkan ke Pemprov Jabar, kata Leni, sebanyak 29 ribu KK dan setelah diverifikasi, hanya setengahnya yang mendapat bantuan dari Pemprov. Dengan kata lain, sisianya oleh Pemkot.
Lebih lanjut Leni mengatakan bahwa pendataan serta pemilahan data dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih mendapatkan bantuan pemerintah. Namun, memang bantuan dari Pemkot keluar duluan, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Warga menengah miskin kita usulkan ke provinsi, karena yang duluan Pemkot, sehingga warga yang ter-cover provinsi belum dapat, jadi ada gejolak,” kata dia.
(Budiana/LIN)
