BANJAR, FOKUSJabar.id: Ketua HMI Cabang Kota Banjar, Ramdhani bin Rasikun angkat bicara terkait masuknya data warga yang sudah meninggal dunia sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Jabar.
“Kasus seperti itu terjadi akibat masih lemahnya sistem koordinasi yang menghubungkan antara pihak Pemerintah Kota dengan Provinsi,” katanya, Kamis (30/4/2020).
Kata Ramdhani, jika ini dibiarkan berlarut – larut bisa mengundang reaksi negatif dari warga dan daerah luar Kota Banjar.
“Bisa saja publik berasumsi bahwa seolah -olah Pemkot Banjar itu ingin mengeksploitasi kuantitas data penduduk untuk penyerapan bantuan – bantuan dari Pemprov,” ujarnya
Ramdhani sangat menyayangkan kepada pihak Pemprov Jabar dengan adanya bukti kasus seperti ini. Menurutnya adanya kasus ini mencerminkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan di Pemprov Jabar ada yang tidak beres.
“Ada yang tidak beres dengan sistem tata kelola pemerintahan sehingga terjadi kasus seperti ini,” cetusnya.
BACA JUGA : Bansos Jabar Diterima Orang Meninggal
Ramdhani bahkan menduga, data yang diusulkan dari Pemkot Banjar ke Pemprov Jabar data lama dan hanya copy paste. Hal itu menurut Ramdhani, dilihat dari etos kerja rata – rata para birokrat hari ini. “Ada dugaan data yang dikirim ke Jabar hanya copy paste saja jadi muncul kasus seperti ini,” paparnya
Dengan munculnya kasus seperti ini, Ramdhani mengaku iba kepada warga yang diamanahi menjadi sbg RT dan RW. Dia berharap kepada pihak kelurahan dan desa jangan sekali-kali menganggap remeh apa lagi sampai menganggap sepele atas apa yang mereka kerjakan. Salah satu contoh terkait penyetoran data kematian penduduk dari pihak RT kepada pihak kelurahan dan desa.
“Yang mereka lakukan adalah bekerja atas dasar ikhlas bukan karena gaji atau tunjangan,” pungkasnya
(Agus/Bam’s)
