JAKARTA, FOKUSJabar.id: Penundaan kompetisi liga 1 Indonesia 2020 akitbat virus corona (Covid-19) Indonesia sangat berdampak besar bagi para pemain bola di nusantara, terlebih Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengluarkan keputusan terkait pemotongan gaji pemain.
PSSI dalam keputusannya juga memperbolehkan memberikan 25 persen dari nilai kontrak jika kompetisi liga 1 2020 terpaksa diberhentikan total. Hingga saat ini beberapa klub sudah mengikuti keputusan PSSI soal 25 persen gaji.
Hal tersebut harus menjadi perhatian kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar PSSI untuk memberikan perhatian lebih kepada pemain maupun wasit yang terkena dampak pandemi virus corona.
Baca juga: Dampak Covid-19, Liga 1 2020 Dihentikan
Dilansir CNN Indonesia, salah satu Persita Tangerang telah memutuskan memberikan gaji hanya mendapatkan 10 persen gaji dari nilai kontrak yang tertera jika kompetisi musim ini dihentikan secara total.
Hingga saat ini keputusan PSSI memberlakukan pemberhentian kompetisi sementara hingga 29 Mei mendatang hingga kondisi penyebaran virus corona mulai mereda. Namun kemungkinan pemberhentian kompetisi secara total bisa diambil oleh PSSI jika kondisi semakin memburuk.
“Soal Liga yang terhenti, pemerintah tak bisa masuk terlalu jauh karena ada aturan masing-masing dari federasi. Kami hanya komunikasi dan minta tolong diperhatikan agar kepentingan atlet dan wasit jangan sampai terlalu dikorbankan. Soal ada pengorbanan pasti, secara tertulis untuk PSSI kan sudah sampaikan surat,” ucap Menpora Zainudin Amali, Selasa (7/4/2020).
Zainudin mengaku, kompetisi liga 1 Indonesia sudah dikelola secara profesional sehingga ada kontrak yang dibuat dan disepakati antara individu pemain dan klub. Ia yakin dalam kontrak tersebut juga dituliskan klausul-klausul kategori yang memungkinkan untuk kontrak itu bisa dijalankan secara normal atau ada perubahan.
“Federasi [PSSI] punya tanggung jawab untuk mengawasi itu. Dari PSSI saya kira punya lembaga kalau ada apa-apa bisa dilaporkan ke sana.”
“Kami sebagai pemerintah mengawasi sekaligus mengimbau, di mana batas-batas kita bisa masuk karena itu jadi urusan rumah tangga federasi,” ujar Menpora.
(As)
