BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) dinilai lamban menangani kasus pengangguran. Hal itu terlihat dari survei yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2019 bahwa tingkat pengangguran di Jabar naik dari 7,73 persen per Februari 2019 menjadi 7,99 persen per Oktober 2019.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya menilai, kenaikan jumlah pengangguran paling banyak disebabkan oleh maraknya penutupan dan pindahnya pabrik ke provinsi lain. Dari data terakhir, tercatat ada 140 pabrik pindah dari Jawa Barat.
“Saya berpendapat, maraknya penutupan dan berpindahnya pabrik ke provinsi lain karena lambannya gubernur memutuskan kebijakan pengupahan yang responsif terhadap perkembangan dan kepentingan yang terjadi di masyarakat,” kata Asep di Bandung, Senin (18/11/2019).
Menurut dia, kebijakan Emil belum berdampak serius dan memengaruhi iklim industri di Jabar agar tetap bertahan meski penetapan upah menjadi indikasi yang dipersoalkan.
“Ini (kelambanan) sangat mengganggu iklim industri dan bisa dianggap sebagai ketidakmampuannya menahan rencana relokasi pabrik yang telah direncanakan banyak perusahaan,” kata dia.
Bahkan dia memprediksi kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Emil lemah dalam menangani pengangguran.
“Jika situasi ini benar terjadi, tidak yakin gubernur bisa mencapai IKU penurunan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan RPJMD yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jabar,” kata Asep.
Hasil kunjungannya ke lapangan, memang penetapan Upah Minimum menjadi pembahasan tidak hanya di tataran pemerintah. Bahkan pernah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Jabar kepada Sekda dan gubernur hanya sekitar 30 persen.
“Salahsatu sebab utamanya karena tingginya nilai UMK di beberapa kabupaten dan kota dan tidak diiringi kepatuhan dalam pelaksanaannya. Perusahaan – perusahaan di berbagai sektor juga telah menyatakan rencana mereka untuk relokasi ke provinsi lain, apabila terjadi kenaikan UMK yang semakin tinggi ditetapkan oleh gubernur,” kata dia.
Asep mengatakan bahwa Pemprov Jabar gagal memikirkan dan merencanakan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan yang bisa menjadi pelindung bagi dunia industrin dan para pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya.
(LIN)
