BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi. Untuk itu, ia pun mempersilahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar reuni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2019 mendatang.
“Silakan saja, negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh ‘oh tidak boleh’. Silakan saja,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kutip cnnindonesia.com, Selasa (5/11/2019).
Namun, Mahfud mengaku tidak akan berkomunikasi dengan PA 212 mengenai rencana reuni tersebut. Ia menyerahkan wacana tersebut kepada aparat Kepolisian.
“Pertama dia (perwakilan PA 212) berkomunikasi dengan aparat Kepolisian untuk memberi tahu. Lalu aparat mempelajari, lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya seperti apa,” ujarnya.
Meski tak melarang, Mahfud mengingatkan peserta PA 212 untuk tertib dan tidak melanggar hukum saat gelaran reuni itu berjalan. Jika standar pengamanan yang ditetapkan tidak dipatuhi, ia berkata ada standar lain untuk menangani hal itu.
“Ini negara hukum,” tegasnya.
Diketahui, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengonfirmasi pihaknya akan kembali menghelat Reuni Aksi 212 bertajuk “Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212”.
Sementara, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, memastikan menggelar Reuni 212 pada 2 Desember.
“Jadi reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun, karena sudah berjalan dua periode 2017 dan 2018. Jadi di 2019 nanti reuni akan diadakan lagi,” kata Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (5/11/2019).
(Vetra)
