BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPD Partai Golkar bakal bantu mendorong percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB), lewat kader partai asal Jawa Barat yang duduk di kursi legislatif DPR.
Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat MQ. Iswara mengatakan, pihaknya setuju jika moratorium DOB di cabut khusus Jawa Barat karena mengingat pertumbuhan penduduk Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, kata dia ideal Jawa Barat harus memiliki sekitar 40 kota/kabupaten sementara sekarang masih 27 kota/kabupaten.
Iswara menjelaskan, kajian mengenai pemekaran wilayah untuk beberapa daerah di Jabar sudah dilakukan 10 tahun lalu.
“Sudah ada kajian akademis bahwa idealnya memang Jabar itu dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduknya masih tinggi, idealnya memiliki 40 Kabupaten/Kota, dan itu sudah ada kajian akademisnya,” Iswara, Senin (19/8/2019).
Bahkan kata Iswara, di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar sekarang, sudah masuk rencana penambahan enam Kabupaten/Kota. Tiga dari enam wilayah tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional atau RUU. Diantaranya yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Sukabumi Utara.
“Sudah masuk ke program legislasi nasional kan tiga daerah, hanya kemarin terhambat karena ada moratorium,” katanya.
Sehingga, dirinya bersama para pimpinan partai politik di Jabar dan para legislator yang mendapatkan kursi di DPR RI asal Jabar, akan memperjuangkan dicabutnya moratorium DOB tersebut.
“Agar tiga daerah ini segera disahkan. dan kemudian menyusul tiga lagi. Karena target kita minimal 11 daerah harus segera dimekarkan. Kita juga bantuan minta agar melalui DPR segera dicabut moratorium karena di Jabar ini sebuah kebutuhan,” jelasnya.
Iswara pun meminta, DOB ini menjadi kebutuhan di Jawa Barat, jangan sampai ada deal-deal politik untuk kepentingan para elitw partai untuk bisa mencalonkan diri di daerah yang akan dimekarkan tersebut.
“Kami harapkan ini yang jadi kepentingan bukan karena seseorang ingin menjadi kepala daerah, yang kalah pilkada membuka daerah baru sehingga ada posisi jabatan politis baru, baik itu pimpinan daerah baru. Kami berharap bukan itu,” tutur dia.
(AS/DAR)
