BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dana hibah olahraga yang akan disalurkan melalui KONI Jabar usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp40 milyar dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan minimal Cabang Olahraga (Cabor) menghadapi babak kualifikasi PON XX/2020.
Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin menilai, dengan ditandatangani NPHD dan bantuan anggaran segera dicairkan. Menurutnya, dana stimulan kebutuhan olahraga tidak bisa 100 persen tergantung ke pemerintah. Pasalnya, dana yang disetujui sebesar Rp40 milyar masih belum memenuhi kebutuhan anggaran minimal.
” Ini baru 22 persen dari total kebutuhan minimal kita untuk mendukung persiapan Cabor menghadapi babak kualifikasi. Karena itu, kita cari sumber-sumber pendanaan yang lain dan kalau tidak dipaksa maka tidak akan muncul,” ujar Ahmad.
Untuk itu, lanjut Ahmad, pihaknya berharap pemerintah bisa menyiapkan sebuah aturan yang memberikan peluang bagi Cabor atau KONI untuk mencari peluang mendapatkan dana tambahan dari luar APBD. Salah satunya dengan memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) instansi-instansi untuk menggelar kegiatan keolahragaan.
” Meski uang tidak diterima banyak oleh Cabor atau KONI, tapi kegiatan-kegiatan olahraga yang mendukung pembinaan dari dana CSR instansi-instansi bisa terus dilakukan secara berjenjang dan berkala. Nah, kegiatan itulah yang kita sinergiskan dan diatur oleh pemerintah,” terangnya.
Selain itu, Cabor dan atau KONI pun diberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran kejuaraan yang digelar pemerintah. Salah satunya kegiatan kejuaraan Piala Gubernur Jabar yang dilakukan satu kali di beberapa Cabor.
” Kalau memungkinkan, kejuaraan tersebut bisa diserahkan langsung ke KONI atau ke cabang olahraga sehingga even tersebut bisa menjadi bagian penting dalam siklus pembinaan kita,” tegasnya.
(ageng/bam’s)
