BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat Iwan Gunawan menduga bahwa kondisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar masih memprihatinkan. Apalagi masih banyak BUMD yang kinerjanya tidak maksimal.
“Secara umum kondisi BUMD di Jabar masih perlu pembenahan,” kata Iwan dalam acara seminar BUMD Jabar, di Aryaduta Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu (28/4/2019).
Iwan mengatakan, banyak faktor yang membuat kinerja BUMD di Jabar tidak maksimal, salah satunya adalah intervensi dari pemegang saham terbesar.
Untuk memulihkan hal itu, kata dia, yakni jangan terlalu banyak intervensi, terutama kepada BUMD yang sidah bagus.
“Percayakan saja kepada kader-kader terbaik yang bisa menjalankan badan usaha itu dan bangun ekosistem profesionalisme,” kata dia.
Dia mencontohkam bank bjb. Saat ini bank tersebut sudah cukup baik dan menunjukkan kinerja yang bagus, sehingga hanya perlu ditingkatkan lagi.
“Bank bjb ini sudah keren, tinggal optimalisasi saja. Infrastruktur dan sdm yang mengelola pun sudah bagus, artinya tinggal ekosistemnya dibagun agar lebih profesional.
“Jangan banyak diganggu dengan intervensi. Saat ini pun bank bjb akan melakukan RUPS, seleksi direksi serta komisaris. Tentunya seleksi harus profesional dan memberikan kesempatan kepada para kader yang mengetahui kondisi pengembangan bank bjb,” kata Iwan.
Selain bjb, BUMD lain pun harus didorong untuk segera IPO, supaya pengawasannya menjadi lebih luas dan lebih profesional.
“Bagi BUMD yang tidak perform, segera lakukan revitalisasi da review kembali core bisnisnya,” jelas dia.
Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi dan perbankan Acuviarta Kartabi. Menurut dia, kondisi BUMD di Jabar sangat memprihatinkan.
“Kalau lihat dari 42 perusahaan, berapa yang menguntungkan. Dan kalau menguntungkan, apakah itu cukup representatif dengan dana yang sudah ditanam?.
“Kita berharap lebih besar dari yang dicapai,” kata dia.
Persoalan BUMD, kata dia, sangat banyak, bahkan dari hulu hingga ke hilirnya bermasalah, sehingga pembenahannya harus maksimal.
“Kalau merunut membenahi lingkaran setan didalamnya adalah melalui proses pemilihan direksi atau komisaris yang betul betul profesional. Karena itu akan dirasakan dampaknya dalam institusi bisnis bumd. Artinya hal hal yang terjadi selama ini, yaki konflik kepentingan antara pemprov dengan direksi dan konflik kepentingan antara pemprov dengan komisaris itu harus dihilangkan.
Dengan kata lain, kalau ada persinggungan maka harus dipertimbangkan atas pertimbangan semata karena profesionalitas dan kemampuan. Selain itu harus ada perbaikan iklim terhadap pola keterkaitan Pemprov dengan BUMD. Dimana peran biro investasi, peran pengawas, dan komisaris betul betul menjalankan fungsinya.
“Jangan sampai komisaris itu hanya sebagai perwakilan pemprov sebagai ATM,” pungkas dia.
Dalam seminar bertajuk ‘Peluang serta Tantangan Pengembangan BUMD Menuju Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi Kolaborasi 2018-2023’ itu dihadiri Kepala BUMD dan Investasi Setda Jabar Noneng Komara, Pengamat Ekonomi Acuviarta Kartabi, dan Plt Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat.
Hadir juga para pengusaha Jabar dari Kadin, Hipmi, Japnas dan lainnya, termasuk para tokoh masyarakat dan pakar ekonomi.
(LIN)
