spot_imgspot_img
Kamis 21 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ini Pandangan Mantan Dankomar soal Debat Capres ke 4

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Mantan Komandan Korps Marinir Mayjen TNI Mar (Purn) Djoko Pramono yang menyaksikan debat Capres keempat dari awal hingga akhir menilai ada plus minusnya dari kedua kandidat soal isu seputar pertahanan dan keamanan (Hankam).

Djoko berpandangan bahwa Jokowi sebagai petahana yang pasti mendapat masukan dari para menteri atau pejabat berlatar belakang militer, punya kekurangan dan kelebihan menjelaskan visi-misi di bidang Hankam.

Sementara Prabowo yang lebih banyak bertugas di lapangan semasa aktif di TNI, dianggap perlu lebih banyak mengembangkan wawasan dan langkah strategis. Terlebih, kata dia, ancaman Hankam terkini sudah lebih beragam sesuai perkembangan zaman dan teknologi.

“Kelebihan pak Jokowi terletak pada kebijakan memprioritaskan industri pertahanan yang sangat tepat dan strategis. Kita harus menuju dan membangun industri pertahanan yang lebih kuat demi memiliki angkatan bersenjata yang kuat.

Sebenarnya, kita sudah mulai dari dulu, namun masih kecil-kecil. Kini sudah menjadi prioritas sehingga kita punya industri alutsista (alat utama sistem pertahanan) seperti Pindad, kapal perang, kapal selam, tank, dan juga peluru. Akan terjadi pula transfer teknologi jika kita memiliki industri pertahanan yang bagus, ” jelas dia melalui rilisnya.

Kaitannya dengan anggaran pertahanan, mantan Inspektur Jenderal TNI AL itu mengakui bahwa porsi 0,8 persen dari APBN atau sebanyak Rp110 trilyun masih tergolong kecil.

Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia.

“Hal itu terkait dengan prinsip, defensif aktif yang kita anut. Namun harus ada keseimbangan. Saya berharap anggaran pertahanan secara bertahap harus dinaikkan, baik untuk memperbesar industri pertahanan kita maupun melengkapi persenjataan lebih canggih demi menjaga kedaulatan negara, ” kata dia.

Jika dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia harus tetap harus siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan penggunaan aktif alutsista dalam menjaga kedaulatan.

“Saya punya pengalaman, dulu kapal TNI AL kita sering ditabrak oleh kapal-kapal nelayan asing yang besar dan punya mesin yang powernya besar. Apalagi senjata kita hanya M16.

Namun, sejak ada kapal patroli TNL AL yang cepat, besar, dan dilengkapi senjata otomatis serta misil jarak pendek, maka kita ditakuti para nelayan asing pencuri ikan atau yang ingin mengancam kedaulatan negara. Istilahnya, harus punya modal untuk disegani negara lain,” ungkap Djoko.

Atas dasar itulah, Djoko menyarankan agar dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, matra laut perlu mendapat prioritas pertama. Apalagi Indonesia adalah negara dengan 2/3 wilayahnya laut.

“Saya sarankan, anggaran pertahanan diprioritaskan untuk menjaga lautan dan wilayah kita yang berbatasan laut dengan negara lain. Pentahapannya, bangun kekuatan laut, lalu udara, dan kemudian darat,” pungkas dia.

(LIN)

spot_img

Berita Terbaru