spot_img
Sabtu 18 Mei 2024
spot_img
More

    Pemkot Bandung Usulkan Jalur Khusus Roda Dua di Tol Dalam Kota

    BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengusulkan penambahan lajur khusus roda dua kepada PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) selaku inisiator pembuat tol dalam Kota North South (NS) Link.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung Arif Prasetya menyebutkan, Pemkot Bandung sangat menyambut gembira adanya inisiatif pembangunan NS Link. Terlebih tujuannya memecahkan persoalan kepadatan arus lalu lintas di Kota Bandung.

    “Jika memungkinkan, tol ini bisa mengakomodasi roda dua. Ini akan kita komunikasikan karena akan menambah lebarnya. Dalam konsep awal, lebar untuk roda empat ada dua lajur, artinya harus menambah lagi kalau ditambah untuk roda dua,” jelas Arif seusai acara Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (24/1/2019).

    Arif menuturkan, lajur yang diusulkan tetap pada trase yang sama agar pengendara sepeda motor diberikan kelancaran. Nantinya, pengendara pasti harus membayar sesuai dengan aturan tarif yang telah ditentukan pemerintah pusat.

    “Yang penting lebih banyak bermanfaat bagi Kota Bandung. Jangan sampai saat selesai dan turun dari jalan tol malah jadi masalah. Interkoneksi dengan jalan lain pun harus dipikirkan. Sebelum nyambung pun kita pikirkan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Bappelitbang Hery Antasari menyebutkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung cukup pesat. Data sebuah penelitian menyebutkan bahwa pertambahan STNK rata-rata 300 unit per hari atau 108 ribu per tahun. Sementara roda empat sebanyak 300 unit per minggu atau 15 ribu per tahun.

    “Data itu kendaraan dari Samsat di Bandung saja, belum Cimahi atau daerah lain yang sehari-hari melintas di Kota Bandung. Ibaratnya debit air masuk ke mangkuk, mau diperbesar sebesar apapun mangkuknya tidak akan tertampung, kecuali debitnya berkurang, ” jelas Heri.

    Kendati begitu, tata niaga kendaraan bermotor bukan kewenangan pemerintah kota. Hal yang paling mungkin adalah sebatas pengaturan,  penertiban, dan penyediaan sarana prasarana transportasi massal yang prosesnya masih terus berjalan.

    “Ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa orang Bandung mengeluarkan biaya untuk transportasi publik 18 persen lebih mahal dan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, kita pikirkan agar orang mau menggunakan transportasi massal,”ucap dia.

    (Yusuf Mugni/LIN)

    Berita Terbaru

    spot_img