BANDUNG, FOKUSJabar.id: Tepat 20 tahun era reformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai simbol Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam.
Berbagai polemik dan intrik politik, mewarnai era demokrasi yang dimulai sejak diangkatnya Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto.
Bagi Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin (Kang Hasan) yang menjadi ajudan mantan Presiden RI BJ Habibie saat itu menyebut, atmosfer reformasi yang dulu dirasakan tidak terlepas dari sosok yang dikenal jenius di bidang penerbangan, yakni Habibie.
Di mata Hasan, Menristek dua periode di era orde baru itu adalah sosok yang reformis sejati yang meletakan pondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis ditengah gejolak disintegrasi bangsa.
“Pak Habibie, langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis,” kata Hasan usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin (21/5/2018).
Hasan menilai, salah satu kebijakan BJ Habiebie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di masa orde baru.
Menurut dia, kedudukan Pers sangat penting sebagai pilar dari demokrasi.
“Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? berani membuka dan merubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis,” ungkapnya.
Adapun langkah lain yang perlu diapresiasi dari Habiebie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi.
“Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada,” ungkap Pria yang pernah menjabat Sekretaris Militer itu.
Tidak hanya itu, BJ Habibie pun dinilai berani mendobrak masalah ketatanegaraan dan pemerintah yang penuh nepotisme.
Terlebih banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya kolusi.
“Saya berharap reformasi dikembalikan kepada khittahnya yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin,” kata dia.
(LIN)
