BANDUNG, FOKUSJabar.id: Untuk mengejar target opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus lakukan pembenahan di berbagai sektor. Salah satunya yakni pembenahan dari sektor aset yang menjadi kegagalan Pemkot Bandung meraih opini WTP di tahun 2017.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung Siena Halim mengungkapkan bahwa tahun 2017 lalu, setidaknya terdapat Rp11 trilyun nilai aset milik Pemkot Bandung yang dokumennya belum lengkap. Dari jumlah tersebut, saat ini tinggal Rp2,7 trilyun nilai aset yang masih harus segera dituntaskan.
“Tahun lalu kurang lebih Rp8 trilyun aset yang diterima BPK. Kami memang kesulitan untuk menemukan data, terutama data-data lama sebelum tahun 2005,” kata dia di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana Kota Bandung, Kamis (5/4/2018).
Selain itu, lanjut Siena, setiap sektor memiliki karakteristik dokumennya sendiri. Sepertihalnya sektor piutang pajak yang memerlukan keakuratan data terkait pelimpahan piutang.
BPKA sendiri telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih mengoptimalkan proses pendataan aset. Pihaknya optimistis jika pada tahun 2018 ini, target opini WTP dari BPK bisa terealisasi.
“Ini menjadi harapan kita bersama. Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak agar cita-cita (meraih opini WTP) ini bisa terwujud,” pungkasnya.
(Ageng/LIN)
