BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 4 Deddy Mizwar akan membentuk Samsat Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk mengawasi pembangunan di wilayah KBU jika terpilih nanti.
Menurut dia, pembentukan samsat itu penting, mengingat kondisi KBU saat ini sudah sangat kritis.
“Nantinya, di Samsat KBU ini, beberapa instansi bergabung dalam satu atap, ada kepolisian, kejaksaan, sebagai penegak hukumnya. Bahkan ada kodam, serta pemprov dan kabupaten kota yang bergabung di wilayah KBU,” kata dia di Bandung Barat, Minggu (18/3/2018).
Dengan adanya Samsat, maka pengawasan di KBU akan semakin ketat. Terlebih masing masing instansi akan melakukan pengawasan sesuai tupoksinya.
Dengan begitu, setiap rekomendasi atau izin yang dikeluarkan masing-masing benar-benar diketahui.
“Nantinya mana izin yang dikeluarkan dan yang belum akan terdeteksi dengan baik, karena itu, setiap kepala daerah di Bandung raya harus bisa mengawasi wilayahnya,” kata Deddy, Minggu (18/3/2018).
Samsat itu pun bisa menindak langsung pembangunan di KBU yang tidak berizin dan tidak mendapat rekomendasi.
“Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis,” kata dia.
Selama ini pun pihaknya telah banyak menerima keluhan terkait masalah kritis di KBU. Bahkan saat dirinya berdialog dengan warga KBB, sudah banyak keluhan terkait longsor dan penyediaan air bersih.
” Itu sudah krititis, makanya Bandung akan tetap banjir kalau seperti ini sebab sudah tidak ada lagi daerah resapan. Termasuk penduduk sini yang sudah kesulitan air bersih, begitupun dengan ancaman longsor. Tanpa ada tata kelola ruang yang baik, maka sebetulnya kita sedang menuai bencana di masa depan. Jadi harus dikendalikan dengan ketat, ” tegas dia.
Pembentukan samsat merupakan amanat dari Perda KBU yang sudah disahkan dua tahun terakhir. Dengan samsat, Deddy yakin penegakan aturan di KBU akan konsisten dan tidak main-main.
“Sehingga, baik masyarakat atau pengembang tidak akan berani main-main di sini, karena pendekatannya seluruh aparat penegak hukum melihat persoalan dari perspektif yang sama,” jelas dia.
(LIN)
