BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menindaklanjuti tragedi kecelakaan maut di Tanjakan Emen, Kabupaten Subang beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Senin (19/2/2018).
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah penanggulangan pasca-kecelakaan maut itu.
Adapun sejumlah langkah itu, di antaranya rencana pembangunan Jalur Lingkar Subang dan beberapa fasilitas pendukung lalu lintas lainnya.
Kadis Bina Marga Jabar M Guntoro mengaku sudah mempersiapkan beberapa alternatif untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan di lokasi itu.
Diharapkan jalur alternatif sepanjang 7 kilometer mampu meminimalisasi kecelakaan serta mendongkrak perekonomian di wilayah Subang dan sekitanya.
“Terlebih Kabupaten Subang selama ini menjadi favorit kunjungan wisata di Jabar,” kata Guntoro.
Sekretaris Dishub Jabar Andreas Wijanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah cepat penanganan pasca-kecelakaan maut di Tanjakan Emen atau diganti menjadi Tanjakan Aman itu.
Adapun langkah jangka pendeknya, yakni pembuatan marka jalan, seperti pita kejut di jalur rawan yang menghubungkan KBB dan Subang.
Kemudian langkah jangka panjang yang akan dilakukan, yakni pemasangan perlengkapan jalan,
pembuatan escape way, pemasangan/penempatan CCTV, pembuatan lajur khusus sepeda motor serta pembinaan dan sosialisasi pengusaha angkutan umum termasuk kepada para pengemudi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan mengapresiasi usulan-usulan terkait langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan pasca-kecelakaan maut yang terjadi di Tanjakan Aman oleh Dishub dan Dinas Bina Marga Jabar.
“Penanggulangan dan pencegahan dalam jangka pendek harus menjadi prioritas, mengingat penanggulangan jangka panjang masih terbentur persoalan anggaran,” kata Ali.
Pihaknya berharap, anggara pencegahan dan penanggulangan ini tidak hanya terpusat di jalur Tanjakan Aman saja. Terlebih terdapat 13 jalur rawan kecelakaan di Jabar yang harus menjadi perhatian bersama.
Meskipun dari 13 jalur rawan tersebut hanya 2 yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar dan 11 lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(LIN)
