JAKARTA, FOKUSJabar.id: BPJS Kesehatan berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp6,52 triliun dari berbagai praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama 2025.
Dana tersebut merupakan hasil upaya pengendalian yang di lakukan melalui pencegahan, pendeteksian, hingga penanganan indikasi penyimpangan dalam pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim.
BACA JUGA:
Pemeriksaan TBC di Lapas Narkotika Jakarta Libatkan Keluarga Warga Binaan
Capaian tersebut di sampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam kegiatan 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Forum yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2026 menjadi wadah pembahasan mengenai penguatan sistem antikecurangan dalam ekosistem JKN.
Nilai dana yang berhasil di selamatkan pada 2025 tercatat sedikit lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2024, jumlahnya mencapai Rp6,69 triliun. Sedangkan pada 2023 sebesar Rp1,44 triliun.
Prihati menjelaskan bahwa penurunan tersebut perlu di lihat bersama dengan upaya meningkatkan kepatuhan dan pemahaman fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pencegahan kecurangan.
Dia menguraikan perkembangan dana yang berhasil di selamatkan melalui berbagai langkah pengendalian tersebut.
“Di tahun 2023 itu Rp 1,44 triliun. Tahun 2024 meningkat Rp 6,69 triliun yang bisa kita selamatkan dari kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan. Memang di tahun 2025 agak turun sedikit, dengan maksimal Rp 6,52 triliun,” kata Prihati.
Berbagai bentuk penyimpangan masih menjadi perhatian dalam penyelenggaraan JKN.
Modus yang di temukan antara lain phantom billing. Yaitu pengajuan tagihan untuk layanan kesehatan yang sebenarnya tidak pernah di berikan kepada pasien.
Ada pula upcoding, yakni tindakan mengubah atau menaikkan tingkat diagnosis maupun keparahan penyakit agar nilai klaim yang di ajukan menjadi lebih besar.
Selain kedua modus tersebut, pengawasan juga mencakup pengajuan klaim berulang atau repeated claims untuk layanan yang sama.
Praktik rujukan berulang yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien turut menjadi perhatian karena berpotensi menambah pembiayaan yang seharusnya tidak di perlukan.
Berbagai bentuk kecurangan ini dapat menyebabkan penggunaan dana JKN tidak sesuai dengan pelayanan yang benar-benar di terima peserta.
Dampak kecurangan tidak berhenti pada persoalan pembiayaan. Praktik tersebut juga berisiko memengaruhi keselamatan pasien, kualitas layanan kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan.
Prihati menegaskan bahwa penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui langkah yang saling terintegrasi.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial. Tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu di lakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
BACA JUGA:
BPJS Kesehatan dan Pemkot Tasikmalaya Perkuat Kepesertaan JKN, 142 Ribu Peserta Mandiri Masih Nonaktif
Untuk memperkuat pengendalian tersebut, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN yang bekerja pada tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
Penguatan juga di lakukan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola dan mekanisme pemantauan.
Selain itu, BPJS Kesehatan menerapkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan.
Sistem pelaporan turut dikembangkan agar indikasi penyimpangan dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
BPJS Kesehatan juga menyiapkan modul antikecurangan bagi verifikator yang telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Di sisi lain, pengembangan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) di dorong untuk membangun wadah kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam berbagi pengetahuan dan memperkuat pencegahan kecurangan di sektor kesehatan.
BACA JUGA:
BPJS Kesehatan Umumkan Kinerja 2025, Aset Dana JKN Tembus Rp30 Triliun
Kebutuhan akan pengawasan yang kuat semakin penting mengingat luasnya cakupan perlindungan JKN.
Berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah peserta program tersebut telah mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau setara dengan 98,5 persen penduduk Indonesia.
engan jumlah peserta yang besar, pengelolaan layanan, pembiayaan, dan administrasi klaim membutuhkan sistem yang terintegrasi agar penggunaan dana tetap sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelayanan.
Prihati juga menyinggung sejumlah data internasional yang berkaitan dengan keselamatan dan kepercayaan pasien.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 menunjukkan bahwa satu dari sepuluh pasien mengalami dampak yang merugikan selama memperoleh pelayanan kesehatan.
Ia turut merujuk data WHO tahun 2025 yang menyebutkan sekitar 40 persen pasien penyakit kronis kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan.
Sementara itu, data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2017 memperlihatkan bahwa sekitar 20 persen belanja kesehatan belum menghasilkan manfaat secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar juga menyoroti pentingnya menjaga pengelolaan dana JKN.
Menurutnya, pembiayaan program tersebut bersumber dari kontribusi peserta serta dukungan pemerintah sehingga pemanfaatannya harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan yang diberikan oleh pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak menikmati jaminan kesehatan,” ungkanya.
BACA JUGA:
BPJS Kesehatan Ganjar 25 Perusahaan Taat Bayar Iuran JKN
Muhaimin turut mendorong keterlibatan regulator, aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha untuk mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.
Ia menilai, perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara bersama agar berbagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dapat ditutup.
“Kepada para regulator, kepada seluruh aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha, mari kita bersama-sama menutup seluruh celah-celah tata kelola yang memungkinkan terjadi kecurangan,” kata Dia.
Dalam penanganan dugaan kecurangan, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan bukti yang objektif.
Proses pemeriksaan dapat didukung melalui audit klinis maupun bukti digital agar penindakan dilakukan berdasarkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlindungan terhadap pelapor turut menjadi perhatian sehingga masyarakat maupun tenaga kesehatan dapat menyampaikan indikasi penyimpangan tanpa khawatir mengalami tekanan.
Langkah tersebut juga diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugas secara profesional.
Selain pengawasan, pemerintah menyatakan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan JKN.
Muhaimin mengungkapkan bahwa pada 2026 terdapat tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat BPJS Kesehatan.
Dengan tambahan tersebut, total dana APBN yang dialokasikan kepada BPJS Kesehatan pada tahun ini mencapai lebih dari Rp60 triliun.
“Tahun ini Presiden memberikan tambahan Rp20 triliun untuk penguatan BPJS Kesehatan. Artinya, tahun ini Rp60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS. Ini bukti bahwa pemerintah terus berkomitmen,” pungkasnya.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)




