BANJAR, FOKUSJabar.id: Sidang putusan kasus yang menjerat anggota DPRD Kota Banjar, Arrasyd Ridlo Muharam (ARM). Di Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjar membawa angin segar bagi pihak terdakwa.
Majelis hakim resmi menjatuhkan vonis ontslag van alle rechtsvervolging (putusan lepas dari segala tuntutan hukum). Setelah menilai perbuatan yang didakwakan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah perdata.
Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Arrasyd yang diwakili oleh Adam Hasan, S.H. dan AR Enggang Simpaty, S.H., C.Me., C.I.L.,. Langsung membeberkan sejumlah langkah strategis dan poin penting terkait status Arrasyd sebagai anggota DPRD hingga rencana hukum lanjutan.
Baca Juga: Pemkot dan Polres Banjar Gelar Job Fair Online
Status Anggota DPRD Tetap Aktif dan Tolak PAW
Adam menegaskan bahwa status keanggotaan Arrasyd Ridlo Muharam di lembaga legislatif maupun partai hingga kini masih aktif.
“Upaya Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sempat disorongkan oleh Badan Kehormatan (BK) sebelumnya belum diterima oleh Gubernur Jawa Barat. Alasan pengembalian tersebut karena permohonan dinilai belum memenuhi syarat dan tidak disertai aduan masyarakat yang kuat,” jelas Adam.
Dengan putusan lepas dari PN Banjar ini, tidak ada lagi halangan bagi Arrasyd untuk kembali berkantor dan menjalankan tugas kedewanannnya.
Pihak kuasa hukum juga akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD. Untuk memastikan seluruh hak konstitusional dan hak keuangan kliennya dipenuhi tanpa ada tindakan diskriminatif.
Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Nama Baik
Sesuai dengan amar putusan pengadilan, majelis hakim turut memerintahkan pemulihan kedudukan, harkat, martabat, serta rehabilitasi bagi Arrasyd. Tim kuasa hukum menyadari bahwa hantaman opini publik selama proses hukum berjalan cukup berat bagi kondisi psikologis kliennya.
Oleh karena itu, jeda waktu singkat diberikan untuk pemulihan mental sebelum Arrasyd kembali aktif bertugas sepenuhnya di gedung dewan. Pemulihan nama baik ini juga nantinya wajib diumumkan ke sejumlah instansi terkait sesuai putusan pengadilan.
Siapkan Class Action
Di balik rasa syukur atas vonis lepas tersebut, tim kuasa hukum memberikan peringatan keras (warning). Kepada pihak-pihak yang diduga sengaja mencoba mengkriminalisasi kliennya.
AR Enggang Simpaty menyebut kasus pinjam-meminjam yang ditarik ke ranah pidana dinilai sebagai bentuk penekanan psikologis. Tim kuasa hukum menyatakan tidak akan berhenti sampai di sini dan bersiap melayangkan gugatan kelompok (class action).
“Langkah hukum ini ditempuh untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang (abuse of power). Termasuk keterlibatan oknum aparat yang diduga turut membantu proses penagihan dan intimidasi,” ujarnya.
Tim kuasa hukum saat ini juga terus mengawal Laporan Polisi Nomor: LP/B/47/VII/2027/SPKT/POLRES BANJAR/POLDA JABAR. Tertanggal 16 Juli 2026 dan berkoordinasi intensif dengan penyidik Unit Resum Polres Banjar.
Baca Juga: Tarik Investor, Pemkot Banjar Matangkan RDTR dan KLHS
“Terkait kemungkinan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding. Kami selaku kuasa hukum Arrasyd menanggapi secara dingin dan menganggapnya sebagai proses hukum biasa yang wajib dihormati,” jelasnya.
Selain itu Ia menegaskan, bahwa upaya banding tersebut tidak menunda kebebasan kliennya untuk menghirup udara segar dan kembali beraktivitas.
“Kami meyakini bahwa keadilan dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kota Banjar harus terbebas dari penyalahgunaan jabatan dan wewenang oknum aparat,” tegas AR Enggang Simpaty mewakili tim penasihat hukum.
(Susi)




