PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjenis Solar masih menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan nelayan di Kabupaten Pangandaran, salah satunya nelayan di wilayah Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang.
Meski sudah menggunakan barcode untuk membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), nelayan mengaku masih menghadapi keterbatasan kuota.
Salah seorang nelayan, Miswan (69), mengatakan, penggunaan barcode menjadi syarat penting untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan yang tidak memiliki barcode akan kesulitan ketika hendak membeli bahan bakar.
Baca Juga: Polres Pangandaran Gelar Rembuk Bersama Nelayan Terkait BBM
Menurut Miswan, saat ini dirinya sudah memiliki barcode setelah proses pengurusannya dibantu pihak terkait di lingkungan pelabuhan. Bahkan, pengurus juga membantu mengingatkan ketika masa berlaku barcode perlu diperpanjang.
“Kalau tidak punya barcode susah. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang mengurus, jadi kalau mau habis masa berlakunya diberi tahu untuk diperpanjang,” kata Miswan ditemui di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majingklak Rabu, (18/11/2026).
Namun, persoalan lainnya adalah pembatasan kuota pembelian BBM. Miswan menyebut, dirinya mendapatkan jatah sebanyak 300 liter setiap bulan.
Sebulan 300 Liter
Kuota tersebut sejauh ini masih mencukupi kebutuhan operasionalnya. Sebab, aktivitas melaut tidak dilakukan setiap hari. Namun, apabila intensitas melaut meningkat, jumlah tersebut berpotensi tidak mencukupi.
“Sebulan 300 liter. Kalau memang jalan terus, ya kurang. Tapi alhamdulillah tidak setiap hari melaut, jadi masih cukup,” ujarnya.
Miswan menjelaskan, kebutuhan BBM juga bergantung pada jarak tempuh perjalanan melaut. Untuk aktivitas di sekitar wilayahnya, kebutuhan bahan bakar relatif masih bisa terpenuhi. Namun, perjalanan menuju wilayah yang lebih jauh membutuhkan BBM lebih banyak.
Kondisi tersebut turut memengaruhi biaya operasional dan ongkos perjalanan nelayan. Ia menyebut ongkos perjalanan yang biasa dibayarkan pelanggan sekitar Rp350.000. Sementara untuk tujuan lebih jauh, seperti Kampung Laut hingga kawasan Cikeperan Jawa Tengah, ongkosnya bisa mencapai Rp500.000.
Baca Juga: Operasi KTMDU di Pangandaran Raup Rp80,2 Juta
Menurutnya, perbedaan ongkos tersebut menyesuaikan jarak tempuh dan kebutuhan bahan bakar selama perjalanan.
Bagi Miswan, persoalan BBM menjadi salah satu keluhan utama nelayan selain keterbatasan air bersih yang juga masih menjadi persoalan di kawasan tempat tinggal mereka.
Meski demikian, ia berharap akses terhadap BBM bersubsidi tetap terjaga agar nelayan bisa menjalankan aktivitas melaut tanpa terbebani persoalan pasokan bahan bakar.
(Sajidin)




