TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden serta dugaan upaya makar mendapat perhatian serius kalangan akademisi dan praktisi hukum. Perkara besar ini menyeret sejumlah mantan perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.
Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya sekaligus praktisi hukum senior Priangan Timur, Dr. H. N. Suryana, S.H., M.H., mengapresiasi langkah berani tersebut. Ia menilai ketegasan institusi Bhayangkara ini menjadi terobosan krusial dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Dari Panggung Clash of Champions ke Tasikmalaya, Shakira Amirah Bakar Semangat Pelajar
Menurut Dr. H. N. Suryana, keputusan Polri menetapkan tersangka dari jajaran perwira tinggi berpangkat bintang satu hingga bintang empat membuktikan tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa pandang bulu.
“Langkah yang dilakukan Polri dalam mengungkap kasus penyadapan dan dugaan makar yang melibatkan mantan petinggi kepolisian ini sudah sangat tepat dan luar biasa. Ini membuktikan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di muka hukum benar-benar dilaksanakan secara nyata, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Dr. H. N. Suryana, Minggu (15/11/2026).
Dalam catatan sejarah berdirinya bangsa Indonesia, Suryana mencatat penetapan tersangka terhadap empat perwira tinggi sekaligus merupakan peristiwa perdana. Daftar tersangka tersebut mencakup satu jenderal bintang empat, satu bintang tiga, satu bintang dua, dan satu bintang satu.
Ketegasan internal semacam ini menjadi momentum emas bagi korps kepolisian untuk memulihkan kepercayaan publik. Langkah nyata tersebut selaras dengan semangat Polri yang humanis dan presisi bersama rakyat.
Ancaman Serius terhadap Kedaulatan dan Stabilitas Negara
Lebih lanjut, Dr. HN. Suryana menyoroti bahaya laten dari tindakan penyadapan yang menyasar Presiden selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Praktik ilegal tersebut bukan sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan dan kedaulatan nasional.
“Terkait penyadapan terhadap Presiden sebagai Kepala Negara, tindakan itu sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan nasional, mengganggu stabilitas negara, serta membahayakan kerahasiaan strategi pertahanan negara,” tegasnya.
Selain berpotensi membocorkan rahasia negara, aksi penyadapan terhadap pimpinan tertinggi negara dapat melumpuhkan efektivitas roda pemerintahan. Ruang gerak Presiden dalam menjalankan tugas serta kewajiban konstitusionalnya berisiko terganggu secara sistematis.
Di sisi lain, kebocoran informasi strategis negara memicu krisis kepercayaan publik dan mengguncang stabilitas politik. Situasi rawan ini pada akhirnya menimbulkan keresahan serta merampas rasa aman masyarakat.
Pentingnya Mengusut Aktor Intelektual dan Motif Penyadapan
Meski mengapresiasi penetapan para tersangka, Dr. HN. Suryana mengingatkan penyidik agar tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat penegak hukum wajib mendalami rantai komando, aktor intelektual di balik operasi gelap tersebut, serta tujuan akhir pengumpulan informasi rahasia itu.
“Dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan petinggi Polri terhadap Presiden ini, peristiwa tersebut pasti tidak berdiri sendiri. Harus diusut siapa yang memerintah, siapa penerima manfaat dari hasil penyadapan tersebut, dan dipergunakan untuk apa data-data itu,” kata Suryana.
Mengingat objek penyadapan merupakan Presiden sebagai simbol negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, para pelaku harus menerima hukuman setimpal. Konsekuensi hukumnya wajib sebanding dengan tingkat ancaman serius terhadap eksistensi negara.
“Sebab itu, konsekuensi hukum dari tindakan penyadapan terhadap Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara ini sangat berat, bahkan dapat dituntut dengan pasal tindakan makar,” pungkasnya.
Pengusutan kasus secara transparan dan akuntabel memperlihatkan komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga marwah konstitusi. Langkah ini sekaligus memastikan tidak ada satu pun warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi sekalipun, yang kebal terhadap jerat hukum.
(Abdul Latif)
 Tasikmalaya sekaligus praktisi hukum senior Priangan Timur){kind=link}