JAKARTA, FOKUSJabar.id: Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut telah di terima pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026, dengan dukungan yang berasal dari seluruh delapan fraksi partai politik di parlemen.
BACA JUGA:
Soal Rencana Wapres Gibran Mundur, Ini Kata 3 Ketum Parpol
Pengajuan ini berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik.
Para anggota DPR yang mengusulkan HMP menilai terdapat persoalan terkait kelayakan Gibran untuk tetap menjabat sebagai wakil presiden.
Penyerahan dokumen usulan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan tersebut di pimpin Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta di hadiri perwakilan anggota dari fraksi-fraksi pengusul.
Saan menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang di terima, terdapat 120 anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung penggunaan hak tersebut.
BACA JUGA:
Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
Jumlah itu di ketahui setelah pimpinan DPR merekapitulasi berkas yang di sampaikan masing-masing perwakilan fraksi.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang di tandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan Mustopa.
Dukungan tersebut tersebar di delapan fraksi dengan jumlah yang tidak sama.
Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak, yakni 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dan PKB masing-masing menyumbangkan 19 dan 18 anggota, sementara Fraksi Demokrat tercatat sebanyak 18 anggota.
Adapun dari Fraksi PDI Perjuangan terdapat 14 anggota yang ikut menandatangani usulan. Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing di wakili 11 anggota. Sedangkan Fraksi PAN menyumbangkan satu tanda tangan.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa pengajuan HMP melibatkan anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR.
Menurut Saan, jumlah pengusul telah memenuhi ketentuan awal untuk mengajukan HMP. Persyaratan tersebut menetapkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi sebagai pihak pengusul.
Dengan dukungan 120 anggota yang berasal dari delapan fraksi, usulan tersebut di nilai telah memenuhi ketentuan dari sisi jumlah maupun keterwakilan fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” jelasnya.
Meski dokumen telah di terima, proses pengajuan masih harus melewati sejumlah tahapan di lingkungan DPR.
Saan menyebut, pimpinan akan terlebih dahulu membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan untuk kemudian di bahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti kita Bamus-kan,” katanya.
Tahapan selanjutnya di jadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Agenda tersebut berkaitan dengan penyampaian atau pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR.
Dengan demikian, penerimaan dokumen pada Rabu menjadi bagian awal dari proses kelembagaan sebelum usulan di tindaklanjuti lebih lanjut.
Pengajuan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap presiden atau wakil presiden yang di nilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Saan menegaskan bahwa pokok persoalan yang di sampaikan para pengusul berkaitan dengan ketentuan tersebut.
BACA JUGA:
Gibran Ungkap Saran Prabowo Usai Bertemu 2,5 Jam
Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan HMP merupakan hak anggota DPR yang prosesnya harus mengikuti aturan perundang-undangan.
Karena itu, dokumen yang telah diterima tidak serta-merta membuat proses pemberhentian wakil presiden langsung berjalan. Masih terdapat mekanisme yang perlu dilalui sebelum DPR dapat mengambil keputusan lebih lanjut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026, menyampaikan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional anggota DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya wacana penggunaan HMP terhadap Gibran.
Sikap pemerintah itu menempatkan persoalan tersebut sebagai proses politik dan ketatanegaraan yang perlu diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 RI mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap){kind=link}