CIAMIS,FOKUSJabar.id: Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Ciamis memperkuat peran organisasi dalam pembangunan daerah. Pihaknya meresmikan sekretariat permanen, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta Lembaga Riset dan Konsultasi Politik (LRKP), Sabtu (7/11/2026) lalu.
KAHMI Ciamis menghadirkan tiga fasilitas ini untuk memperluas jangkauan kontribusi kepada masyarakat. Lembaga baru ini fokus memberikan pelayanan hukum, pendidikan publik, hingga kajian kebijakan daerah.
Baca Juga: Atlet Angkat Besi Ciamis Berjaya, Bawa Pulang Emas dan Perak Porprov 2026
Koordinator Presidium KAHMI Ciamis Endin Lidinillah memimpin langsung penguatan struktur organisasi ini. Pihaknya merancang lembaga ini untuk membuka ruang pengabdian nyata bagi alumni HMI.
“Sekretariat permanen nantinya difungsikan sebagai pusat koordinasi, aktivitas organisasi, sekaligus tempat pelayanan bagi alumni dan masyarakat,” ujar Endin.
Fasilitas baru ini mendapat apresiasi dari alumni HMI serta jajaran pejabat Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Ciamis. Momentum peresmian ini memperkuat jalinan sinergi antara KAHMI dan pemerintah daerah.
LBH KAHMI Ciamis Sediakan Pendampingan dan Edukasi Hukum
Endin menjelaskan bahwa LBH KAHMI Ciamis memegang tugas utama sebagai wadah pendampingan warga. Lembaga ini memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya di mata hukum.
“Dari sisi pelayanan masyarakat, LBH KAHMI Ciamis disiapkan sebagai wadah pendampingan sekaligus edukasi hukum,” jelas Endin.
Tim LBH KAHMI Ciamis siap membantu warga yang menghadapi permasalahan hukum. Kehadiran lembaga ini memberikan akses keadilan secara merata bagi warga Tatar Galuh.
LRKP KAHMI Siap Soroti Pilkades Digital dan Kebijakan Publik
Sementara itu, LRKP KAHMI Ciamis berdiri sebagai pusat riset independen berbasis data akademis. Lembaga ini mengkaji dinamika politik lokal dan kebijakan publik tanpa terlibat politik praktis.
“Harapan nya, LRKP KAHMI Ciamis dapat membaca perkembangan politik lokal, mengkaji kebijakan pembangunan, dan memberikan perspektif terhadap berbagai persoalan demokrasi tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis,” terangnya.
LRKP KAHMI Ciamis membidik sejumlah isu strategis daerah dalam agenda kajian utamanya. Tim peneliti menyoroti proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis serta pengelolaan keuangan daerah.
LRKP juga akan mengawal persiapan Pilkades serentak berbasis digital pada 13 Desember 2026 di 40 desa. Tim riset meninjau aspek hukum penyelenggaraan Pilkades digital agar berjalan sesuai aturan undang-undang.
“Kajian terhadap kesesuaian landasan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu perhatian, sehingga pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dapat berjalan sesuai ketentuan,” pasar Endin.
Endin berharap penguatan tiga lembaga ini membawa manfaat berkelanjutan bagi pembangunan Kabupaten Ciamis. KAHMI Ciamis membuktikan komitmennya sebagai organisasi intelektual yang peduli pada isu sosial masyarakat.
(Rilis)
