BANJAR,FOKUSJabar.id: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar mengukir capaian penting dalam upaya penegakan hukum. Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berhasil mengamankan keuangan negara hingga Rp676 juta lebih.
Kajari Kota Banjar Dr. Erianto menyampaikan pengungkapan besar ini, Senin (9/11/2026). Langkah cepat ini menegaskan komitmen Korps Adhyaksa dalam memulihkan aset daerah di Kota Banjar.
Baca Juga: Agun Gunandjar Singgung Dugaan Pengalihan Suara di Banjar, Minta Kecurangan Pemilu Ditindak
“Kami akan terus mengoptimalkan langkah-langkah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dalam setiap penanganan perkara,” kata Erianto.
Pidsus Bongkar Dugaan Penyimpangan Pengadaan Satpam BBWS Citanduy
Bidang Pidsus memelopori keberhasilan ini usai merespons laporan dugaan penyelewengan proyek pengadaan jasa keamanan. Pihak ketiga menelantarkan kontrak pengadaan satpam pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Tahun 2024-2026.
Erianto menjelaskan bahwa PT AGP selaku pemenang proyek tidak membayarkan hak BPJS tenaga kerja. Padahal, pihak BBWS Citanduy telah mencairkan seluruh anggaran secara penuh.
“Dari hasil pengumpulan data dan pendalaman kasus selama kurang lebih satu bulan, terungkap bahwa pihak ketiga, yaitu PT AGP, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak,” tegas Erianto.
Direktur PT AGP berinisial AS akhirnya menyerahkan langsung uang penyelamatan negara sebesar Rp454.293.600. Pihak PT AGP juga menyerahkan dana tambahan Rp24 juta dari proyek keamanan instansi lain.
Kasi Pidsus Budi Prakoso menegaskan penanganan kasus ini bertujuan memulihkan hak-hak pekerja. Tim penyidik masih melanjutkan proses penyelidikan terhadap status AS.
Bidang Datun Tagih Tunggakan Pajak Resto dan Reklame
Taring Kejari Kota Banjar juga terlihat melalui kinerja Bidang Datun di bawah pimpinan Kasi Datun Tjahyo Kusomo. Tim Datun memberikan bantuan hukum kepada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Banjar.
Tim Datun sukses menagih kekurangan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Resto “S” senilai Rp35.760.758. Pemilik resto menyanggupi pelunasan pembayaran hingga akhir Desember 2026.
Selain itu, Bidang Datun menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada PT KAMI. Pihak PT KAMI sepakat membayar tunggakan pajak reklame sebesar Rp186.638.750 secara bertahap selama lima bulan ke depan.
(Susi)
 berhasil mengamankan keuangan negara hingga Rp676 juta lebih){kind=link}