BANJAR, FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Tina Wiryawati menyoroti persoalan di masyarakat sering kali tidak muncul di ruang rapat.
Hal tersebut menjadi perhatiannya. Karena itu, Dia mendorong Laskar Gerindra agar tidak berhenti sebagai organisasi dengan kegiatan internal. Tetapi aktif turun menemui masyarakat dan ikut mengawal berbagai program pemerintah.
BACA JUGA:
Hari Pelanggan, Perumdam Tirta Anon Tawarkan Promo
Pesan tersebut di sampaikan Tina saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laskar Gerindra di Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Minggu (6/9/2026).
Menurut Tina, monev menjadi penting setelah anggota Laskar Gerindra sebelumnya mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Sumedang.
Dari kegiatan tersebut, anggota Laskar di harapkan memiliki pemahaman mengenai peran mereka ketika kembali ke lingkungan masyarakat.
“Laskar Gerindra ini di bentuk untuk kembali mendampingi masyarakat dengan program-program pemerintah. Kami di akar rumput terus memonitor bagaimana program pemerintah. Apakah ada kendala, masukan, atau apa yang perlu di lakukan,” kata Tina.
Bukan Sekadar Seragam
Bagi Tina, keberadaan Laskar Gerindra akan memiliki arti jika anggotanya mengetahui persoalan yang benar-benar di hadapi masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar aktivitas Laskar tidak berhenti pada pertemuan, kegiatan seremonial atau sekadar mengenakan atribut organisasi.
“Tidak hanya sekadar kumpul-kumpul, seremonial, pakai seragam, sudah. Jadi harus terus bergerak,” ujarnya.
Tina mengatakan, Laskar dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan wakil rakyat. Informasi yang di peroleh dari warga dapat menjadi bahan untuk di inventarisasi, di koordinasikan, dan jika di perlukan di teruskan kepada pihak yang berwenang.
Menurut dia, pola tersebut penting agar persoalan yang muncul di tingkat bawah tidak berhenti sebagai keluhan.
Persoalan Pupuk hingga Koperasi Desa
Tina mencontohkan persoalan distribusi pupuk yang masih membutuhkan perhatian. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang di lakukan pemerintah perlu di ikuti dengan pembenahan data di lapangan.
“Misalnya bagaimana distribusi pupuk di akar rumput. Pemerintah sudah melakukan efisiensi, tetapi di akar rumput masih ada yang perlu di perbaiki. Ternyata ada data yang masih harus di perbaiki,” katanya.
Ia juga menceritakan adanya keluhan masyarakat mengenai keterlambatan pembayaran dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
BACA JUGA:
Prabowo Beri 200 Becak Listrik untuk Warga Banjar, Pengayuh Lansia Jadi Prioritas
Informasi tersebut, kemudian di koordinasikan dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab persoalan dan mencari jalan keluarnya.
“Kalau ada kendala di akar rumput, kami inventarisasi apa saja masalahnya. Kalau tidak bisa selesai, paling tidak di carikan jalan keluarnya,” ujar Tina.
Dalam konteks KDMP, Tina juga menyebut anggota Laskar yang telah mengikuti diklat dan monev di harapkan memahami kondisi serta peran yang dapat di lakukan di wilayah masing-masing.
Keterlibatan masyarakat setempat menjadi penting karena program koperasi desa juga bersentuhan langsung dengan warga di tingkat desa.
Tina menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu bagian dari tugas DPRD Jawa Barat. Namun, pengawasan tidak selalu harus di mulai dari ruang rapat.
Mendengar langsung persoalan masyarakat dapat membantu legislatif memperoleh gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Untuk Kota Banjar, dalam kegiatan tersebut belum ada persoalan khusus yang di sampaikan masyarakat. Namun, sejumlah masukan dari peserta tetap menjadi bagian dari evaluasi.
Ia berharap, pola turun langsung ke masyarakat dapat terus di lakukan. Baik oleh wakil rakyat maupun unsur masyarakat yang terlibat dalam Laskar Gerindra.
“Kalau kami sebagai wakil rakyat sering bertemu dengan masyarakat, turun langsung, akan banyak sekali mendapatkan aspirasi yang sekiranya bisa kami antisipasi atau carikan solusinya,” pungkas Tina
(Agus Purwadi)
