TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Jagat pendidikan di Kota Tasikmalaya kembali di guncang isu miring. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 yang seharusnya menjadi panggung kompetisi yang bersih, jujur dan transparan, kini justru di terpa badai dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) dan fenomena “siswa titipan.”
Kondisi yang di nilai carut-marut ini memantik reaksi keras dari Forum Silaturahmi Slasar Masjid Agung (Fossma). Dengan tegas, mereka menyatakan bahwa dunia pendidikan di Kota Santri saat ini sedang dalam kondisi “tidak baik-baik saja.”
BACA JUGA:
Kodim 0612/Tasikmalaya Siapkan Prajurit Garda Edukasi Anti Pinjol Ilegal
Aspirasi panas tersebut di sampaikan langsung dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Pendidikan serta Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII Tasikmalaya, Senin (18/5/2026).
Jeritan Sekolah Swasta Akibat Terjangan “Rombel Liar”
Ketua Fossma, Dadang AP mengungkapkan, kekacauan PPDB seolah menjadi agenda tahunan yang tak pernah menemui titik terang. Dampak dari “permainan” bangku sekolah ini tidak hanya mencederai rasa keadilan. Namun juga ‘membunuh’ perlahan eksistensi sekolah-sekolah swasta.
”Kami minta Dinas Pendidikan, KCD XII dan Wali Kota berani mengambil sikap tegas. Tolak penambahan Rombongan Belajar (Rombel) atau siswa yang melebihi aturan Kemendiknas,” tegas Dadang.
Sebagai mantan Pengawas Sekolah di Tasikmalaya, Dadang paham betul risikonya. Jika kuota rombel di sekolah negeri terus di gelembungkan tanpa kendali, sekolah swasta akan kehabisan murid dan terancam gulung tikar.
Baginya, menyelamatkan sekolah swasta adalah benteng terakhir untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan di Kota Tasikmalaya.
Tak hanya fokus pada karut-marut PPDB, Fossma juga membawa misi kemanusiaan untuk memperjuangkan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa dan penjaga moral masyarakat.
Mereka mendesak jajaran pemangku kebijakan. Mulai dari DPRD, Wali Kota, KCD XII hingga Kemenag untuk memberikan perhatian serius pada kesejahteraan guru honorer yang menjadi garda terdepan kecerdasan bangsa dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai penjaga moral umat.
Fossma menuntut agar peningkatan insentif di lakukan secara layak dan bertahap. Targetnya tidak main-main, wajib setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Tasikmalaya.
Menghidupkan Kembali Karakter dan Akhlak Siswa
Di tengah gempuran zaman, dekadensi moral remaja di Kota Santri juga menjadi poin krusial yang di sorot. Fossma menilai, sekolah harus kembali menjadi tempat utama pembinaan akhlak, bukan sekadar transfer ilmu akademis.
BACA JUGA:
Panen Raya Jagung 171 Ton di Tasikmalaya, Polisi dan TNI Turun ke Sawah
Untuk itu, Fossma menawarkan sejumlah solusi taktis dan nyata yang bisa segera di terapkan di sekolah.
1. Mengaktifkan Irema
Menghidupkan kembali roh Ikatan Remaja Masjid (Irema) di lingkungan sekolah.
2. Program Ustadz Masuk Sekolah
Memperkuat siraman rohani yang intensif bagi siswa.
3. Bakti Sosial Rutin
Melatih empati dan kepekaan sosial para siswa sejak dini.
4. LPTQ Bergilir
Menyelenggarakan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) secara berkala antarsekolah.
Komitmen untuk Pendidikan Kota Santri
”Tuntutan kami jelas, selamatkan sekolah swasta dengan menolak rombel liar, tingkatkan insentif guru honorer dan DKM, pastikan PPDB bersih serta kuatkan pembinaan akhlak siswa,” pungkas Dadang.
Audiensi tersebut di respons positif oleh para anggota DPRD dan pemangku kebijakan. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah.
Masyarakat Kota Tasikmalaya tentu berharap tata kelola pendidikan ke depan bisa jauh lebih bersih, transparan dan memanusiakan para pendidiknya.
(Abdul Latif)
 2026 yang){kind=link}