TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mendorong para jurnalis di wilayah Priangan Timur untuk memperkuat benteng kebenaran di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui seminar bertajuk “Pentingnya Pemahaman Regulasi dan Adaptasi Teknologi Digital”, KPID mengajak para kuli tinta untuk meningkatkan kapasitas diri guna menjawab tantangan algoritma media sosial, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Universitas Islam Tasikmalaya (Unitas) ini menyoroti urgensi pembaruan payung hukum penyiaran. Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.
“Undang-undang ini sudah tertinggal 24 tahun dan tidak mampu lagi menampung dinamika platform digital maupun konten berbasis algoritma. Kami berharap DPR RI segera merampungkan revisi UU Penyiaran untuk melindungi masyarakat dari informasi tanpa filter,” tegas Adiyana.
Membangun Ketahanan Nasional Lewat Informasi
Adiyana menjelaskan bahwa ketiadaan regulasi yang komprehensif mengancam ketahanan nasional, terutama dari sisi mental dan cara berpikir masyarakat. Ia memperkenalkan konsep tiga lapis ketahanan untuk melindungi publik di ruang siar:
- Ketahanan Kognitif: Melindungi cara masyarakat memproses dan mencerna informasi.
- Ketahanan Afektif: Menjaga perasaan serta psikologis publik dari konten provokatif.
- Ketahanan Psikologis: Menjamin kesehatan mental masyarakat di tengah banjir disinformasi.
“Kualitas SDM bangsa menjadi taruhan jika generasi kita terus terpapar informasi merusak. Negara wajib hadir menjamin keselamatan warganya di ruang siar melalui perlindungan regulasi,” tambahnya.
Tantangan Adaptasi dan Penguasaan Teknologi
Selain mendorong perbaikan regulasi, KPID Jabar menantang jurnalis dari Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran untuk lincah beradaptasi dengan teknologi. Seminar ini membedah materi krusial seperti pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk menunjang produktivitas redaksi tanpa menghilangkan sentuhan manusia.
Para jurnalis juga mendalami strategi mitigasi hoaks politik dan penguatan etika jurnalistik digital. Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga akurasi berita di tengah tuntutan kecepatan breaking news yang sering kali memicu konflik informasi.
Melalui inisiatif ini, KPID Jabar berharap jurnalis di Priangan Timur bertransformasi menjadi pemain utama yang menguasai teknologi namun tetap teguh memegang kode etik. Kolaborasi antara regulasi yang kuat dan SDM yang kompeten akan menciptakan ekosistem informasi yang sehat serta mampu menangkal radikalisme digital di Jawa Barat.
(Abdul Latif)
