BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (P3S) tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Selasa (7/4/2026). Pertemuan ini mempertemukan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat untuk menyinkronkan langkah dalam menekan angka tengkes (stunting) secara nasional.
Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim P3S Jabar, Erwan Setiawan, memimpin langsung jalannya rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Jabar, dr. R. Vini Adiani Dewi. Dalam arahannya, Erwan meminta seluruh daerah tetap waspada dan tidak terlena dengan tren penurunan angka stunting yang sudah tercapai saat ini.
Baca Juga: Antisipasi Kekeringan El Nino, Wali Kota Tasikmalaya Terbitkan Instruksi Siaga Bencana
“Pak Wagub menekankan agar setiap daerah memperkuat asupan gizi dan protein bagi ibu berisiko stunting. Seperti pemberian telur dan susu secara rutin setiap bulan,” ujarnya saat perjalanan pulang menuju Tasikmalaya, Selasa petang.
Inovasi Lokal ‘Paraslur’ dan ‘KangSule’
Menanggapi arahan provinsi, Pemerintah Kota Tasikmalaya terus menggenjot dua program unggulan yang menyasar langsung tingkat kelurahan. Program tersebut adalah Pembiakan Ayam Ras Petelur (Paraslur) serta Kangkung Subsidi Lele (KangSule).
Dicky menjelaskan bahwa program Paraslur mengajak keluarga berisiko stunting untuk memelihara ayam petelur secara mandiri guna mencukupi kebutuhan protein harian. Sementara itu, program KangSule mengintegrasikan budidaya sayuran kangkung dan ikan lele dalam satu wadah sebagai sumber pangan bergizi yang murah dan mudah diakses masyarakat.
“Kedua program ini sudah berjalan di beberapa kelurahan sebagai bentuk intervensi langsung Pemkot Tasikmalaya dalam mengatasi masalah gizi,” jelasnya.
Lobi Akses Jalan SMAN 11 Tasikmalaya
Selain membahas masalah stunting, Ia memanfaatkan kunjungannya ke Bandung untuk melobi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Ia membawa misi khusus terkait ketiadaan akses jalan menuju SMAN 11 Tasikmalaya yang hingga kini masih menjadi kendala bagi siswa dan guru.
Meskipun pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Ia merasa perlu menyampaikan aspirasi tersebut. Bertujuan agar proses pembebasan lahan dan pembangunan jalan segera mendapat kepastian anggaran.
“Sambil menyelam minum air. Kami harus menyampaikan persoalan ini ke tingkat provinsi karena keterbatasan anggaran Pemkot Tasikmalaya. Kami berharap pemerintah provinsi segera membantu pembangunan infrastruktur jalan menuju sekolah tersebut,” ucapnya.
Langkah proaktif ini bertujuan menjamin kenyamanan kegiatan belajar mengajar di SMAN 11 Tasikmalaya. Mengingat infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak bagi ekosistem pendidikan di wilayah tersebut.
(Seda)
 Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (P3S)){kind=link}