BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menjelang satu tahun kepemimpinan Dedi Mulyadi, tingkat kepuasan publik di Jawa Barat menunjukkan angka yang sangat tinggi. Hasil survei terbaru memperlihatkan mayoritas warga menilai kinerja pemerintah provinsi berjalan efektif dan berdampak langsung.
Lembaga Indikator Politik Indonesia melaksanakan survei pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026. Temuannya mencatat tren kepuasan publik yang stabil sejak awal masa jabatan, bahkan meningkat dibandingkan survei Mei tahun sebelumnya.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2026, Pemprov Jabar Siapkan 3.040 Tiket Gratis
Pendiri sekaligus peneliti Indikator, Burhanudin Muhtadi, menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Angka ini masuk kategori sangat tinggi dan mencerminkan apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasilnya relatif merata di seluruh kelompok demografi dan wilayah.
“Gebrakan di awal masa jabatan pascapelantikan tidak hanya memicu antusiasme tinggi, tetapi juga mendapat penilaian positif atas pelaksanaannya selama hampir satu tahun,” ujar Burhanudin saat memaparkan hasil survei di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).
Kelompok responden dengan tingkat kepuasan di bawah 90 persen jumlahnya sangat kecil. Di setiap segmen, tingkat kepuasan tetap berada di atas 80 persen, menandakan dukungan publik yang konsisten terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Pengaruh Kebijakan
Sejumlah kebijakan menjadi sorotan utama. Program penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan memberi manfaat nyata bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat. Kebijakan ini juga melahirkan 1,4 juta wajib pajak baru, beriring dengan dukungan sosialisasi masif dan transparansi pemanfaatan pajak.
Kebijakan lain seperti larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi siswa, serta pengiriman siswa bermasalah ke barak militer juga menuai respons positif. Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, pemasangan penerangan jalan umum, hingga penyediaan listrik gratis turut memperkuat kepercayaan publik.
Langkah normalisasi sungai dan penertiban tambang ilegal juga mendapat apresiasi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Dedi Mulyadi mampu mengalokasikan ulang belanja daerah secara tepat sasaran.
Capaian tersebut beriringan dengan prestasi provinsi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum 2025. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,8 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai kepuasan tinggi muncul karena dampak kebijakan terasa langsung, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan pendapatan daerah.
Ketua Umum Persepi, Djayadi Hanan, mendorong pemerintah provinsi menjaga konsistensi dan kualitas kinerja agar tingkat kepuasan publik tetap terjaga.
(Jungga Sonjaya)
