spot_img
Selasa 17 Februari 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Tanggapi Keluhan Ambulance Desa Berbayar di Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Sebuah video yang beredar luas di media sosial memantik perhatian publik terkait biaya penggunaan ambulans desa di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Rekaman tersebut menampilkan keluhan warga yang mengaku keberatan dengan tarif transportasi medis saat kondisi darurat.

Dalam tayangan itu, keluarga pasien menyampaikan kesulitan membayar biaya sewa kendaraan desa yang biasa mengantar warga ke rumah sakit. Situasi mendesak membuat dua warga lanjut usia yang sakit akhirnya menempuh perjalanan puluhan kilometer menggunakan sepeda motor.

Baca Juga: Banjir Pamarican Ciamis, Ratusan Rumah dan Lahan Pesawahan Terendam

Informasi yang beredar menyebutkan tarif sekali perjalanan berada di kisaran Rp350.000 hingga Rp400.000. Nominal tersebut memicu diskusi publik mengenai skema pembiayaan ambulans desa, terutama di wilayah pedesaan yang akses kesehatannya masih terbatas.

Banyak warga menilai layanan transportasi darurat seharusnya mudah dijangkau, mengingat fungsinya yang krusial dalam menyelamatkan nyawa. Perbincangan pun meluas karena persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons terbuka. Ia menjelaskan tarif sering kali berkaitan dengan kebutuhan operasional seperti bahan bakar dan honor pengemudi yang belum sepenuhnya tertutupi anggaran.

Menurut Dedi, desa perlu merumuskan solusi berbasis kebersamaan agar layanan tetap berjalan tanpa membebani warga saat situasi darurat. Ia mendorong konsep gotong royong, salah satunya melalui gagasan iuran harian kecil bertajuk “rereongan sapoe sarebu” untuk menopang operasional ambulans.

Selain itu, Dedi menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut bersama pemerintah desa guna memastikan akar persoalan serta mencari formula kebijakan yang lebih adil dan transparan.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi mengenai struktur tarif dan mekanisme pembiayaan ambulans desa. Kasus ini sekaligus menjadi momentum evaluasi agar layanan transportasi medis di daerah benar-benar hadir sebagai fasilitas darurat yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

(Jingga Sonjaya)

spot_img

Berita Terbaru