TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Persoalan tata kelola bangunan di Kota Tasikmalaya kembali menuai kritik tajam. Sejumlah pemerhati pembangunan dan aktivis lingkungan menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum serius menertibkan bangunan-bangunan yang diduga melanggar aturan, sehingga berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana.
Salah satu suara kritis datang dari Dadi Abidarda, aktivis senior yang tergabung dalam komunitas peduli lingkungan Tasikmalaya. Ia menegaskan bahwa persoalan tata kelola bangunan bukan isu baru, namun hingga kini tak kunjung ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Empat Proyek Jalan Nihil Fisik, Mantan Kades Pasirbatang Tasikmalaya Disorot Warga
“Masalah ini sudah kami suarakan sejak lama. Kami sudah menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kota dan DPRD agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan,” ujar Dadi Abidarda, Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, pelanggaran tata ruang terjadi di berbagai sektor, mulai dari bangunan yang berdiri di sempadan sungai, kawasan sekitar jaringan SUTET, hingga perumahan dan realestate. Banyak di antaranya tidak mematuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Dasar Hijau (KDH).
“Kami sudah jelaskan detail pelanggarannya. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah konkret atau tindak lanjut yang jelas dari pemerintah,” ungkapnya.
Dadi menilai lemahnya pengawasan dan penegakan aturan tata bangunan turut memperparah persoalan lingkungan di Kota Tasikmalaya. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kejadian banjir di sejumlah wilayah.
“Sekarang hujan sebentar saja, banjir muncul di mana-mana. Ini bukti bahwa tata kelola bangunan di Kota Tasikmalaya sudah semrawut dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan,” tegasnya.
Pemkot Tasikmalaya Cenderung Abai
Ia pun mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya perangkat dinas terkait, yang cenderung membiarkan pelanggaran terus terjadi tanpa tindakan tegas.
“Wajar kalau publik bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah? Pelanggaran terlihat jelas, tapi tidak ada penindakan. Ini terkesan pembiaran,” imbuh Dadi.
Berdasarkan kajian teknis yang pernah pihaknya lakukan, sejumlah bangunan besar di Kota Tasikmalaya tidak memenuhi ketentuan KDB dan KDH. Dadi bahkan menyebut beberapa hotel ternama sebagai contoh.
“Hotel Horison, Cordela, Grand Metro, hingga Hotel Harmoni, itu semua diduga tidak sesuai dengan KDB dan KDH. Bahkan pihak Hotel Cordela pernah mengakui bangunannya tidak sesuai ketentuan, tapi tetap tidak ada eksekusi dari pemerintah,” paparnya.
Ia mengaku pernah mengusulkan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD melibatkan ahli tata ruang independen untuk melakukan kajian objektif terhadap bangunan-bangunan tersebut. Namun usulan itu tak pernah mendapatkan tindaklanjut.
Merasa aspirasinya terus diabaikan, Dadi menyatakan dalam waktu dekat pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah.
“Kalau terus dibiarkan, dampaknya akan semakin besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami akan turun ke jalan agar persoalan ini mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menunjukkan komitmen nyata dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas demi menyelamatkan lingkungan dan masa depan kota.
“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama. Kami hanya ingin pemerintah bertindak tegas dan konsisten demi kepentingan masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya.
(Seda)
