TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi terus menyoroti terkait setoran dana sebesar Rp30,6 Miliar dari Pemkot Tasikmalaya kepada PLN untuk tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Anggarannya cukup tinggi, 10 persen anggaran pembangunan Kota Tasikmalaya,” ungkap Kepler Sianturi, Kamis (15/1/2026).
Dengan anggaran yang begitu besar, Kepler berharap, Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan PLN untuk segera mendata ulang jumlah PJU.
Baca Juga: Rakyat Gigit Jari, Rp30,6 Miliar APBD Kota Tasikmalaya Menguap di PJU
“PLN katanya sudah siap, tinggal pihak Pemkot Tasikmalaya untuk menindaklanjuti,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya di laporkan telah menyetor dana fantastis sebesar Rp30,6 Miliar setahun kepada PLN untuk tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Yang mengejutkan, anggaran jumbo sebesar Rp2,55 Miliar per bulan ini di bayarkan secara buta lewat sistem abodemen. Artinya, mau lampu menyala terang atau mati total, Pemkot tetap wajib membayar lunas.
Dan itu merupakan sebuah pola yang di nilai sebagai kebocoran anggaran legal yang sangat merugikan rakyat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, membongkar borok di balik tagihan selangit ini. Menurutnya, hampir seluruh PJU di Tasikmalaya belum memiliki alat ukur yang jelas.
”Dengan sistem abodemen, PJU tetap di bayar meskipun lampunya mati. Tidak ada pengukuran riil. Ini sangat rawan pemborosan anggaran,” tegas Kepler (13/1/2026).
Masih Gunakan Abodemen
Data mencengangkan mengungkap bahwa dari sekitar 12.000 ID pelanggan PJU, sebanyak 87 persen masih menggunakan sistem abodemen. Hanya segelintir saja atau sekitar 209 titik yang sudah menggunakan kWh meter atau alat ukur pemakaian nyata.
Baca Juga: PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Sementara, Pemerhati Kebijakan Publik, Rico Ibrahim, mendesak pemerintah untuk membuka data riil soal anggaran PJU tersebut.
“Apakah angka Rp2,55 miliar ini murni tagihan PLN atau ada biaya tambahan? Publik berhak tahu jumlah titik lampu dan daya yang terpasang,” tegasnya.
Faktanya di beberapa wilayah pinggiran hingga pusat kota, laporan mengenai lampu jalan yang mati atau redup masih sering terdengar. Hal ini menciptakan kesan ironis, anggaran besar, pelayanan minimal.
Pengamat menyarankan agar Pemkot Tasikmalaya tidak hanya rajin membayar tagihan, tetapi juga mulai berinovasi pada efisiensi energi.
(Yud’s/Abdul)
.){kind=link}