JAKARTA, FOKUSJabar.id: Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, legislator Senayan belum pasti akan membahas wacana Pilkada melalui DPRD dalam revisi UU Pemilu pada tahun ini.
Pasalnya, DPR masih menunggu bagaimana komunikasi antarfraksi berjalan. Terlebih, pelaksanaan Pilkada masih lama.
BACA JUGA:
Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Perintah Megawati
Menurut Puan Maharani, DPR RI belum membahas revisi UU Pemilu karena memang baru pembukaan masa sidang.
“Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait,” katanya dikutip tempo.co.
Dia mengatakan, PDI Perjuangan akan terus membuka komunikasi dengan fraksi lain menolak Pilkada tidak langsung.
“Kami akan selalu membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar Pilkada tetap digelar secara langsung,” kata Puan Maharani.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy mengatakan, wacana Pilkada langsung atau tidak langsung belum akan di bahas pada RUU Pemilu.
Sebab, Pilkada bukan di atur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Melainkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Jadi kita hormati wacana yang berkembang. Namun yang ingin saya katakan dan informasikan adalah, sampai dengan hari ini, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota belum menjadi agenda legislasi DPR,” ungkapnya.
PDI Perjuangan menolak wacana Pilkada lewat DPRD. Hal itu di putuskan dalam Rakernas 1 tahun 2026 di Jakarta.
BACA JUGA:
Ketum PDI-P Buka Suara Soal Kerusakan Lingkungan
Menurut dia, Rakernas menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, PDI Perjuangan resmi mengeluarkan sikap terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai besutan Megawati Soekarnoputri keukeuh harus dilakasanakan secara langsung.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI Perjuangan, Senin (12/1/2026).
“Komitmen PDI Perjuangan, Pilkada harus di laksanakan secara langsung. Ini ada kontrol sosial rakyat, aspek legislatif rakyat, kedaulatan rakyat dan semangat reformasi yang di jalankan,” katanya.
Menurut Hasto, jika ada kekurangan harus ada perbaikan. Namun tidak boleh ada penghilangan atau penggantian cara bekerja kedaulatan rakyat. Di mana rakyat yang menentukan pemimpinnya.
BACA JUGA:
Soal Pilkada, Ini Sikap PDI Perjuangan
“Ibu Mega menyampaikan berbagai argumentasi atas landasan historis, ideologis, filosofis. Namun juga dengan memperhatikan bagaimana sejarah. Sehingga akhirnya reformasi itu lahir dan menempatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya,” kata Hasto.
(Bambang Fouristian)
