JAKARTA, FOKUSJabar.id: PDI Perjuangan (PDI-P) resmi mengeluarkan sikap terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai besutan Megawati Soekarnoputri keukeuh harus dilakasanakan secara langsung.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI Perjuangan, Senin (12/1/2026).
BACA JUGA:
Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Perintah Megawati
“Komitmen PDI Perjuangan, Pilkada harus di laksanakan secara langsung. Ini ada kontrol sosial rakyat, aspek legislatif rakyat, kedaulatan rakyat dan semangat reformasi yang di jalankan,” katanya di kutip KompasTV.
Menurut Hasto, jika ada kekurangan harus ada perbaikan. Namun tidak boleh ada penghilangan atau penggantian cara bekerja kedaulatan rakyat. Di mana rakyat yang menentukan pemimpinnya.
“Ibu Mega menyampaikan berbagai argumentasi atas landasan historis, ideologis, filosofis. Namun juga dengan memperhatikan bagaimana sejarah. Sehingga akhirnya reformasi itu lahir dan menempatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, Pilkada di pilih DPRD sifatnya masih wacana. Namun, Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan sikap.
Dia menyebut, PDI-P intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Hasto juga mengatakan PDI-P tidak sendirian.
BACA JUGA:
Ketum PDI-P Buka Suara Soal Kerusakan Lingkungan
“Karena pada dasarnya semua gagasan itu untuk Indonesia, untuk rakyat. Maka namanya DPR merupakan representasi dari rakyat. Sehingga enggak benar kalau diikrarkan kami sendirian. Karena kami membangun komunikasi,” katanya.
Hasto menegaskan, Ketum juga menjelasakan soal PDI-P menjalankan fungsi penyeimbang.
“Penyeimbang itu ada dialog. Penyeimbang itu ada data, ada argumen. Itu sehat di dalam demokrasi,” ucapnya.
Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Parera menambahkan, wacana Pilkada dipilih DPRD berkaitan dengan efisiensi.
“Jadi di dalam Rakernas ini kami juga memberikan solusi. Kalau bicara soal efisiensi, kita bisa mengefisienkan itu pada proses pelaksanaan Pemilu,” katanya.
BACA JUGA:
Duh! Produksi Jagung di Sulawesi Utara Turun 3,84 Persen
“Tapi jangan mengambil kembali hak rakyat untuk memilih. Itu hak yang sudah diberikan. Nah, itu harganya jauh lebih mahal daripada biaya politik Pemilu,” singkatnya.
(Bambang Fouristian)
 resmi mengeluarkan sikap terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai besutan Megawati Soekarnoputr){kind=link}