TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun regional Priangan Timur hingga akhir 2025 masih menunjukkan tren positif. Stabilitas dan kesinambungan kinerja fiskal tercermin dalam rilis kondisi fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang dipaparkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.
Kepala KPPN Tasikmalaya, Zaenal Abidin, mengatakan perekonomian Indonesia dan Priangan Timur terus tumbuh meski tekanan global akibat perang dagang AS–Tiongkok masih berlangsung.
BACA JUGA: Dugaan TPPO Kamboja, Ketua DPRD Dorong Pemkot Tasikmalaya Bergerak Cepat
“Prospek pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di wilayah Priangan Timur hingga November 2025 tetap positif dan tangguh,” ujar Zaenal Abidin, Jumat (26/12/2025).
Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor Pendorong
Zaenal menjelaskan, kinerja APBN baik nasional maupun regional berkontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Proyeksi pertumbuhan global tetap stabil:
- Bank Dunia (Juni): 2,3%
- IMF (Oktober): 3,2%
- OECD (Desember): 3,2%
- Bloomberg (Desember): 2,9%
Indonesia disebut mengalami pemulihan ekonomi yang kuat, ditandai dengan penguatan nilai tukar rupiah, membaiknya iklim investasi, masuknya modal asing sejak Oktober 2025, serta meningkatnya optimisme publik.
“Manajemen inflasi yang efektif dan meningkatnya aktivitas bisnis turut memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
Kinerja APBN Nasional
Hingga 30 November 2025:
- Pendapatan negara: Rp2.351,5 triliun (82,1% dari target)
- Belanja negara: Rp2.911,8 triliun (82,5% dari target)
- Defisit APBN: Rp560,3 triliun (2,35% dari PDB)
- Defisit primer: Rp82,2 triliun
APBN yang ekspansif namun tetap terkendali menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi.
Kinerja Fiskal Priangan Timur
Pendapatan
Target penerimaan negara 2025 untuk Priangan Timur: Rp1,29 triliun.
Realisasi hingga November 2025: Rp1,03 triliun (79,98%).
Rinciannya:
- Pajak Dalam Negeri: Rp716,81 miliar (64,45% dari target Rp1,11 triliun)
- Bea Masuk: Rp1,17 miliar (107,86% dari target Rp1,08 miliar)
- PNBP: Rp316,27 miliar (melampaui target Rp179,83 miliar)
Belanja Negara
Pagu belanja 2025: Rp10,57 triliun
Realisasi hingga November: Rp9,39 triliun (88,87%)
Rincian:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp2,25 triliun (72,71% dari pagu Rp3,09 triliun)
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp7,15 triliun (95,55% dari pagu Rp7,48 triliun)
Belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh:
- Belanja Pegawai: Rp1,19 triliun (53,05%)
- Belanja Barang: Rp658,82 miliar (29,32%)
- Belanja Modal: Rp396,23 miliar (17,63%)
Zaenal menegaskan perlunya percepatan belanja, terutama karena realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal masih mengalami kontraksi signifikan.
Transfer ke Daerah
Realisasi TKD tertinggi:
- Kabupaten Ciamis: Rp1,98 triliun (97,56%)
Nominal penyaluran terbesar: - Kabupaten Tasikmalaya: Rp2,61 triliun
Peningkatan tertinggi:
- Kota Tasikmalaya: Rp1,12 triliun (naik 0,65% ctoc)
Penyaluran KUR dan UMi
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Hingga November 2025:
- Nominal: Rp2,82 triliun
- Debitur: 59.174 orang
- Naik 7,21% secara ctoc
Peringkat daerah:
- Rasio tertinggi: Kabupaten Ciamis (89,36% dari total UMKM)
- Kenaikan tertinggi: Kota Banjar (+36,12% ctoc)
- Nominal tertinggi: Kabupaten Tasikmalaya (Rp1,14 triliun)
Sektor terbesar: Perdagangan besar dan eceran (Rp1,39 triliun).
Penyalur terbesar: BRI (Rp1,87 triliun).
Ultra Mikro (UMi)
Hingga November 2025:
- Nominal: Rp210,09 miliar
- Debitur: 42.568 orang
- Naik 6,22% ctoc
Peringkat daerah:
- Rasio tertinggi: Kabupaten Ciamis (51,78%)
- Kenaikan tertinggi: Kabupaten Pangandaran (+14,87% ctoc)
- Nominal tertinggi: Kabupaten Tasikmalaya (Rp111,17 miliar)
Sektor dominan: Perdagangan besar dan eceran (Rp209,42 miliar).
Penyalur terbesar: Permodalan Nasional Madani (PNM).
Arah Kebijakan dan Evaluasi
Zaenal menegaskan pemerintah terus mendorong percepatan belanja, terutama:
- Belanja modal
- Pembayaran kontrak jatuh tempo
- Bantuan sosial
- Pengeluaran bantuan pemerintah
Pemda juga diminta mempercepat penyerapan anggaran dan menuntaskan kewajiban proyek serta memanfaatkan saldo APBD yang masih parkir di bank.
“APBN tetap menjadi instrumen utama stabilisasi ekonomi, memastikan program prioritas berjalan efektif dan perlindungan sosial tetap diperkuat,” pungkas Zaenal.
(Seda)
