JAKARTA, FOKUSJabar.id: Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, beberapa waktu lalu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) gelar aksi damai terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No81 Tahun 2025.
Mereka menuntut PMK No81 tahun 2025 dicabut Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
BACA JUGA:
Sampaikan Tuntutan ke Presiden Prabowo, Ribuan Kades Gelar Aksi Damai
Mengutip jawapos.com, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pada tahap 2, pemerintah hanya mengucurkan Dana Desa (DD) mencapai Rp7 trilyun.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, sebagian anggaran itu ditahan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“DD tahap 2 yang diluncurkan sekitar Rp7 trilyun. Ada sebagian ditahan untuk pembiayaan KDMP,” kata Menkeu di Jakarta.
Purbaya menegaskan, tidak ada perubahan kebijakan DD tahun ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah sudah final.
“Jadi kita enggak berubah policy setelah demo itu. Jadi biar saja mereka demo. Tapi kebijakan sudah seperti itu,” tegas Menkeu.
Sebagai informasi, ribuan Kades bersama perangkat desa dari berbagai daerah turun ke jalan, Senin (8/12/2025) lalu.
Aksi yang digelar di kawasan Monas dan depan Istana Negara tersebut dipimpin oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
BACA JUGA:
Polri Amankan Pemilik Akun ‘Resbob’ Terkait Dugaan Ujaran Kebencian
Surat edaran resmi DPP Apdesi yang beredar di media sosial menyebutkan, aksi damai diikuti sekitar 50 ribu orang.
Mereka terdiri dari Kades, BPD, perangkat desa, RT/RW, PKK hingga kader Posyandu.
Ribuan massa yang tersebut datang dari 37 provinsi menggunakan 880 bus dan 600 kendaraan kecil.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, ribuan Kepala Desa meminta Presiden RI mencabut PMK No81 tahun 2025 tentang perubahan atas PMK No108 tahun 2024 karena merugikan desa dengan tidak dicairkannya DD tahap 2 (non earmark).
Selain itu, meminta Presiden RI mencabut PMK No49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan KDMP.
Salah seorang peserta aksi damai, Kades Padawaras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar), Yayan Siswandi menyampaikan, ribuan kades se-Indonesia sedang menyampaikan tuntutan.
BACA JUGA:
BNPB Sebut Bencana Sumatera Renggut 916 Nyawa hingga 7/12/2025
“Kami bersama rombongan berangkat sejak kemarin malam. Ini sebagai solidaritas dalam menyampaikan aspirasi kami kepada Pak Presiden,” ungkapnya kepada FOKUSJabar.
DPC Apdesi Merah Putih Kabupaten Garut gelar aksi damai dan audensi bersama DPRD Garut di Ruang Rapat Paripurna, Senin (15/12/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin dan Ketua DPRD, Aris Munandar merespons aksi damai dan audiensi DPC Apdesi Merah Putih.
Aksi tersebut menuntut kejelasan dan kepastian regulasi terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut untuk desa.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan DPC Apdesi Merah Putih menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi perhatian utama bagi pemerintahan desa.
BACA JUGA:
Pemkab Garut Percepat Pembangunan Jembatan Cibera di Cigaronggong
- Dampak PMK Nomor 81 Tahun 2025
Adanya kendala di beberapa desa. Di mana pekerjaan sudah dilaksanakan namun dana belum tersalurkan akibat regulasi tersebut.
- Efisiensi Anggaran
Pemahaman bahwa efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD). Namun juga di seluruh satuan kerja di Kabupaten Garut, terkait masalah dana transfer 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- Keberpihakan Program
Permintaan keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat desa dalam program seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat meningkatkan ekonomi lokal.
- Kesulitan Tanah Desa (Carik)
Aspirasi terkait masalah koperasi dan kesulitan ruislag (tukar guling) tanah carik desa yang posisinya tidak strategis agar dapat dipindahkan ke lokasi strategis untuk menunjang program KDMP.
(Bambang Fouristian)
, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, beberapa waktu lalu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) gelar){kind=link}