GARUT, FOKUSJabar.id: Menutup tahun anggaran 2025, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas birokrasi pascapilkada serta menyiapkan transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis digital untuk tahun mendatang.
Kepala BKD Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni menekankan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama.
Hal itu untuk menjamin pelayanan publik yang profesional dan bebas dari intervensi politik.
BACA JUGA: Pemkab Garut Percepat Pembangunan Jembatan Cibera di Cigaronggong
Menyikapi transisi kepemimpinan daerah, BKD Garut telah menyusun kerangka pengawasan ketat.
Kristanti menjelaskan, netralitas ASN merupakan amanat UU No20 Tahun 2023. Di mana setiap pegawai dilarang berpihak pada kepentingan di luar bangsa dan negara.
“Kami memastikan fokus kerja ASN tidak beralih ke kepentingan politik melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terukur dan berorientasi hasil,” ungkap Kristanti kepada FOKUSJabar, Selasa (23/12/2025).
Selain itu, manajemen mutasi dan rotasi kini dilakukan murni berdasarkan kompetensi untuk menghapus kekhawatiran adanya praktik “balas jasa” politik.
Beberapa langkah konkret yang telah dijalankan, sosialisasi masif dan penandatanganan kembali Pakta Integritas, penegakan disiplin sesuai PP No94 Tahun 2021 dan Perbup Garut No51 Tahun 2024 serta kolaborasi dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran netralitas.
Menatap tahun 2026, BKD Garut akan mengadopsi pendekatan Corporate University dalam pengembangan kompetensi ASN.
Langkah tersebut diambil untuk merespons kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat terkait pelayanan publik yang lebih cepat.
“Fokus kami di 2026 diawali dengan pemetaan talenta melalui uji kompetensi yang menjadi dasar penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP),” jelas Kristanti.
BACA JUGA:
Bupati Garut: Pantai Rancabuaya Aman
Program ini mencakup pendidikan, magang hingga sertifikasi bagi ASN yang memiliki kelebihan kompetensi untuk menjadi mentor bagi rekan sejawatnya.
Dalam hal promosi dan mutasi, BKD Garut menjamin proses yang transparan melalui Sistem Merit.
Kristanti menegaskan, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian membuat seluruh data terekam secara digital dan dapat dilacak (traceable).
BACA JUGA:
Strategi Pemkab Garut Tekan Angka Kemiskinan Menuju Kemandirian Ekonomi
Khusus untuk pengisian jabatan struktural Eselon 2, BKD melibatkan tim penguji independen serta wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dengan langkah-langkah ini, kami ingin memastikan bahwa transisi kepemimpinan tidak menggangu tata kelola pemerintahan yang bersih dan tetap berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat,” tutupnya.
(Y.A. Supianto)
 Kabupaten Garut menegaskan komitmennya dalam menjaga){kind=link}