TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pengunduran diri Kepala Bidang Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah menjelma menjadi isu publik yang viral.
Bukan semata karena pejabat strategis mundur, tetapi karena sikap Pemerintah Daerah yang justru terkesan menutup diri.
Di tengah sorotan publik dan derasnya pertanyaan soal alasan pengunduran diri tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, memilih bungkam.
BACA JUGA:
Jabatan Vital Ditinggal, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Desak BKPSDM Buka Suara
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, politisi Partai Gerindra ini hanya menjawab singkat dan menghindar.
“Ke Pak Bupati saja,” tulis Asep Sopari Al Ayubi, baru-baru ini.
Jawaban ringkas orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya ini, sontak memicu beragam tafsir.
Sikap diam di tengah polemik sektor vital infrastruktur, apalagi terjadi di penghujung tahun anggaran, dinilai publik sebagai sinyal yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan.
Berbeda dengan sikap Wabup, suara keras justru datang dari internal partai yang sama. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin, secara terbuka menyayangkan pengunduran diri Kabid Jalan dan Jembatan di saat beban pekerjaan berada pada fase paling krusial.
“Ini akhir tahun. Semua tahu pekerjaan harus diselesaikan, anggaran harus terserap, dan realisasi harus dipastikan. Tapi justru pejabat kuncinya mundur. Ini sangat disayangkan,” tegas Cecep.
Ia mengingatkan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengacaukan target pembangunan dan menimbulkan masalah administratif di lapangan.
Menurutnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tentu telah melalui pertimbangan matang saat menunjuk pejabat tersebut, mulai dari kompetensi hingga rekam jejak profesional.
“Artinya sejak awal bupati menempatkan yang bersangkutan dengan keyakinan penuh. Maka ketika ia mundur, ini harus segera ditangani. Tidak ada pilihan lain, harus cepat dicarikan pengganti,” ujarnya.
BACA JUGA:
Kualitas Proyek Irigasi Cikalang Rp5,6 Miliar Jadi Sorotan
Cecep menegaskan, kekosongan jabatan strategis di tengah percepatan pembangunan adalah kemewahan yang tidak bisa ditoleransi.
“Kalau dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat luas. Infrastruktur itu kepentingan publik,” katanya.
Sorotan juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Mantan Ketua IPNU Kabupaten Tasikmalaya, Agus Ramdani, S.Ip, menyayangkan hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan mundurnya pejabat kunci tersebut.
Kondisi ini, menurut Agus, justru memperkuat spekulasi dan memperbesar tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Di tengah sorotan DPRD, desakan publik, dan viralnya isu di ruang digital, sikap bungkam Wakil Bupati justru menambah daftar pertanyaan. Ada apa sebenarnya di balik mundurnya pejabat kunci infrastruktur Tasikmalaya?” ujar Ramdani.
Polemik ini menegaskan bahwa pengunduran diri satu pejabat tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan internal birokrasi.
Hal ini, sambung Agus, telah berubah menjadi ujian serius bagi kepemimpinan, transparansi, dan keberanian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjawab kegelisahan publik.
“Kini publik menunggu. Apakah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan terus memilih diam, atau akhirnya membuka tabir di balik mundurnya pejabat kunci yang mengguncang sektor infrastruktur daerah,” katanya.
“Isu ini bukan lagi soal jabatan, melainkan soal kepercayaan publik,” sambung Agus.
BACA JUGA: Jabatan “Basah” Ditinggal, Ada Apa di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya?
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriadi, S.Ip, memastikan kembali pihaknya akan melayangkan surat kepada BKPSDM untuk meminta kejelasan.
“Besok Rabu, surat akan kami layangkan ke BKPSDM. Sempat tertunda karena beberapa agenda, tapi ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta penjelasan resmi,” tegas Andi.
(F Kamil)
