PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ruas jalan Tunggilis–Ciparakan digadang-gadang menjadi salah satu jalur alternatif menuju objek wisata Pangandaran, terutama saat libur panjang ketika jalur nasional Pangandaran–Banjar kerap mengalami kemacetan.
Akses jalan kabupaten ini terhubung dengan sejumlah desa, mulai dari Desa Ciganjeng, Bojongsari, hingga Desa Tunggilis. Rencananya, ruas jalan tersebut akan diplebarkan agar bisa dilalui kendaraan roda empat dari dua arah. Namun saat ini, kondisi jalan dinilai masih terlalu sempit jika hendak dijadikan jalur alternatif.
Baca Juga: Diskominfo Pangandaran Peringatkan Maraknya Penipuan Digital Jelang Akhir Tahun
Warga Apresiasi Rencana, tetapi Minta Kompensasi Lahan
Warga Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Jurfan, menyambut baik wacana pelebaran jalan tersebut. Hal itu ia sampaikan langsung kepada Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, saat kegiatan reses di Aula Desa Ciparakan, Jumat (5/12/2025).
“Saya setuju sekali, Pak,” ujar Jurfan.
Ia menilai pemerintah seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama, terlebih dengan adanya rencana pembangunan jalan tol yang akan menembus wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, jumlah wisatawan diprediksi meningkat sehingga ketersediaan jalur alternatif menjadi kebutuhan mendesak.
Dengan adanya jalur alternatif, wisatawan dapat memilih rute lain dan tidak menumpuk di jalan utama. Namun Jurfan menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi apabila lahannya harus digunakan untuk pelebaran jalan.
“Cuma saya kurang setuju kalau pembebasan lahan masyarakat cuma gratisan,” tegasnya.
Ketua DPRD: Masih Wacana, Tapi Manfaatnya Besar bagi Ekonomi
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengakui bahwa jalur alternatif Tunggilis–Ciparakan masih sebatas wacana. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa setiap ruas jalan, termasuk jalan kabupaten, memiliki DMJ (daerah milik jalan).
Menurut Asep, pemahaman masyarakat terkait DMJ kerap menjadi kendala, terutama ketika muncul permintaan ganti rugi saat pemerintah akan melakukan pembangunan jalan.
“Bagi kami, kalau memang kemampuan keuangan daerah ada, tidak masalah,” ujar Asep.
Ia berharap masyarakat dan pemerintah dapat berpikir sejalan demi kemajuan Pangandaran. Jika jalur tersebut resmi dijadikan jalur alternatif, Asep menilai dampaknya akan signifikan terhadap perputaran ekonomi lokal dan juga meningkatkan nilai tanah di kawasan tersebut.
“Dengan jalan diperbesar, otomatis nilai tanahnya pun meningkat. Tapi terlepas mau atau tidaknya dijadikan jalan alternatif, itu tergantung masyarakat,” tandasnya.
(Sajidin)
