GARUT,FOKUSJabar.id: Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhajum) Kabupaten Garut mulai memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Garut. Kepala Kemenhajum Garut, Indra Azhar Mawardi, melakukan kunjungan perdana kepada Bupati Garut Abdusy Syakur Amin sebagai langkah awal koordinasi tata kelola haji dan umroh yang kini sepenuhnya berada di bawah kementerian baru tersebut.
“Ya, biasa terkait barusan, satu, memperkenalkan dulu ke Pak Bupati bahwa sekarang penyelenggaraan haji dan umroh sudah dipegang oleh Kementerian Haji dan Umroh,” ujar Indra usai pertemuan di Ruang Pamengkang, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga: Empat Warga Garut Pulang dari Bencana Aceh–Sumut, Bupati Syakur Sambut dengan Haru
Kuota Haji Prioritas Lansia Bertambah Signifikan
Dalam pertemuan tersebut, Indra membawa kabar baik terkait peningkatan kuota haji, khususnya untuk kategori prioritas lansia dan jemaah yang tertunda keberangkatannya.
“Alhamdulillah dari kuota ada penambahan dari 109 menjadi 236. Itu yang 236 itu adalah prioritas lansia dan lunas tunda berangkat tahun 2025,” jelasnya.
Indra menegaskan bahwa pemenuhan hak bagi jemaah lansia menjadi perhatian utama Kemenhajum, mengingat banyaknya calon jemaah yang telah menunggu lama untuk diberangkatkan.
Pemda Siap Dukung, Kemenhajum Menunggu Lokasi Kantor Baru
Indra juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemenhajum dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, Bupati Garut menyambut dengan hangat kehadiran Kemenhajum sebagai kementerian baru dan menyatakan kesiapan Pemkab untuk mendukung kebutuhan operasionalnya.
“Alhamdulillah Pak Bupati menerima dengan sangat hangat. Haji dan Umroh harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Salah satu kebutuhan mendesak adalah ketersediaan kantor bagi Kemenhajum di Garut. Indra menyampaikan bahwa Pemkab telah memberi sinyal positif mengenai penyediaan aset untuk lokasi kantor.
“Kantor belum kita punya, itu sudah disampaikan. Alhamdulillah beliau nanti menunggu,” kata Indra, menyebut bahwa koordinasi lanjutan akan dilakukan terkait aset yang memungkinkan untuk digunakan.
Menanggapi Surat Bupati Sebelumnya
Terkait adanya surat dari Bupati sebelumnya kepada Kemenhajum, Indra menilai hal tersebut sudah tidak menjadi persoalan.
“Itu mah sudah. Beliau mengirim surat juga ke Pak Kementerian Haji dan Umroh, tanggapannya seperti biasa. Itu harga mutlak,” pungkasnya.
(Y.A. Supianto)


