BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.id: Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadapi isu serius terkait perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di KBB mencapai 116 laporan, dengan fakta mencengangkan, 63% korban rata-rata adalah anak-anak di bawah umur.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menanggapi data ini dengan serius, menegaskan komitmen Pemkab KBB untuk memutus mata rantai kekerasan melalui strategi komprehensif mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban.
Rumah Aman dan KPAD sebagai Mandat UU
Wabup Asep Ismail di Ngamprah, Kamis (20/11/2025), menyatakan bahwa tingginya angka kekerasan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat perlindungan anak adalah amanat undang-undang dan bagian dari visi-misi kepemimpinan.
BACA JUGA: Ini Strategi Pemkab Bandung Barat Naikkan Kelas UMKM Kuliner
“Salah satunya kita akan mendorong membangun rumah aman anak di Bandung Barat. Kasus kekerasan pada anak cukup tinggi dan ini harus mendapatkan perhatian serius oleh Pemkab Bandung Barat,” ujar Asep.
Salah satu langkah strategis yang segera diwujudkan Pemkab adalah membentuk kembali kepengurusan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat, yang diketahui telah habis masa jabatannya sejak tahun 2024. Pembentukan pengurus baru ini akan dikoordinasikan segera dengan Bupati Jeje Ritchie Ismail.
KPAI Pusat Awasi Ketat Seleksi Komisioner
Rencana pembentukan KPAD baru disambut baik oleh Komisioner KPAI Pusat, Ai Rosmayanti. Pihaknya menegaskan akan mengawasi ketat proses seleksi agar sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan anak.
Ai Rosmayanti menekankan bahwa calon komisioner harus memenuhi kriteria ketat, termasuk memiliki perspektif perlindungan anak, pengalaman dalam isu tersebut, serta tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran hak anak.
Proses seleksi akan melibatkan tim seleksi dan tahapan yang jelas, meliputi: seleksi administrasi, tes kualifikasi, tes kesehatan, tes psikologis, hingga uji publik dan wawancara.
“Dengan sejumlah langkah ini, pemerintah daerah bersama KPAI berharap keberadaan KPAD yang baru nantinya dapat memperkuat upaya perlindungan dan memastikan ekosistem aman bagi anak-anak di Kabupaten Bandung Barat,” pungkas Ai.
Diharapkan, KPAD yang baru dapat segera bekerja keras untuk menurunkan angka kekerasan dan menciptakan masa depan yang lebih aman bagi generasi muda KBB.
 menghadapi isu serius terkait perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di KBB mencapai 116 laporan, dengan fakta mencengangkan, 63% korban rata-rata adalah anak-anak di bawah umur.){kind=link}